jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan pemerintah tidak menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen bagi peserta mandiri. Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan bukan akibat kurangnya iuran, melainkan karena adanya kebocoran.
"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu, karena (defisit) bukan disebabkan kurang besarnya iuran tetapi karena bocor selama ini alias dikorupsi," kata Arief di Jakarta, Minggu (1/9).
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik, YLKI: Bukan Solusi Tunggal
Seharusnya, lanjut Arief, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan audit secara komprehensif terhadap penggunaan dana BPJS Kesehatan sebelum memutuskan kenaikan besaran iuran. Aktivis buruh itu meyakini selama ini telah terjadi banyak penyimpangan yang melibatkan oknum di BPJS Kesehatan dan rumah sakit.
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik, YLKI: Bukan Solusi Tunggal
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik Berpotensi Menambah Angka Kemiskinan
"Begini saja, pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat baik untuk jasa rumah sakit maupun obat-obatan? Kan enggak ada selama ini," tuturnya.
Dengan tidak adanya kuitansi, kata Arief, penggelembungan biaya pengobatan pasien bisa dilakuan secara mudah. Menurutnya, praktik curang itu bisa terjadi lantaran adanya kongkalikong pihak rumah sakit dengan petugas BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Mengejutkan, Arief Poyuono Sodorkan Nama Tatang dan Iriawan jadi Wagub DKI Jakarta
BACA JUGA: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Menambah Angka Kemiskinan
“Sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun itu permainan antara (oknum) BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Menkeu Sri Mulyani mengerti enggak itu?" ucap ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arief Poyuono Puji Rencana Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam