jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) pada prinsipnya sangat dibutuhkan menjadi pembimbing arah pembangunan nasional.
Namun, kebijakan tersebut bisa tidak berjalan ketika banyak korupsi terjadi di sebuah kepemimpinan.
BACA JUGA: Bicara Pentingnya PPHN, Bamsoet Pastikan Tak Ada Agenda Penambahan Masa Jabatan Presiden
"Pembangunan maju mundur gak terukur," ujar Arief melalui keterangan persnya, Rabu (18/8).
Selain itu, kata ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, PPHN bisa tidak berjalan maksimal ketika masa jabatan presiden hanya dua periode.
BACA JUGA: Jamiluddin Menilai Isu Pilpres 2024 Diundur & Masa Jabatan Presiden Diusung Kelompok yang Sama
Bisanya, kata Arief, presiden kesulitan mengonsolidasikan kekuatan pada periode kedua. Dukungan kuat baru diperoleh saat tahun kedua kepemimpinan pada periode kedua.
"Tahun ketiga pembangunan baru bisa jalan sampai tahun keempat. Kemudian sudah ditimpa persiapan pemilu yang akan kembali merusak konsolidasi pemerintahan," kata pria yang mengaku menghabiskan masa remajanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.
BACA JUGA: Baiq Isvie Tegaskan Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Dengan demikian, menurut Arief, investor tidak punya jaminan pemerintahanan yang solid ikut membangun Indonesia.
Menurutnya, presiden perlu diberikan kesempatan waktu yang rasional agar bisa melaksanakan mandat dari PPHN jika ketentuan tersebut berlaku di Indonesia.
"PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Namun, dua periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor," ungkap dia. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan