jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono angkat bicara ihwal polemik program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Arief mengatakan sebaiknya para elite partai politik dan tokoh masyarakat jangan mengecam atau mengkritik dulu kalau tidak kebagian kue proyek program Kartu Prakerja.
BACA JUGA: Arief Poyuono Ajak Ikuti Jejak Kangmas Jokowi Konsumsi Herbal Tradisional
“Mari kita dukung Kartu Prakerja biar cepat terealisasi. Jangan adu debat dan curiga terus bawaannya dengan programnya Kangmas Joko Widodo,” kata Poyuono dalam keterangannya, Rabu (29/4).
Arief mengatakan Kartu Prakerja seharusnya dikelola oleh manajemen tersendiri yang diawasi langsung oleh presiden yang mendelegasikannya pada Menko Perekonomian.
BACA JUGA: Ada Apa di Balik Proyek Kartu Prakerja? Kenapa KPK Diminta Turun Tangan?
“Tidak harus oleh kementerian ketenagakerjaan agar kinerja dari Kartu Prakerja bisa terukur dan sampai pada masyarakat angkatan kerja baru dan buruh yang di PHK,” katanya.
Sebab, Arief beralasan, Kartu Prakerja ini merupakan produk pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan memiliki skill untuk masuk dunia usaha dan kerja yang sifatnya lintas lembaga, departemen dan institusi, serta badan usaha milik negara (BUMN). Karena itu, kata dia, Kemenaker tidak bisa menangani Kartu Prakerja.
BACA JUGA: Hinca Demokrat Minta KPK Mengawasi Proyek Kartu Prakerja
“Peserta program Kartu Prakerja tidak melulu akan dibentuk menjadi pekerja formal tetapi juga wiraswatawan yang mandiri,” ungkap Arief lagi.
Ia mencontohkan peserta dari desa mendapatkan pelatihan usahawan digital online marketing atau usaha startup unicorn. Nantinya, mereka bisa menjadi usahawan online untuk memasarkan produk-produk dari pedesaan ke seluruh Indonesia melalui belanja daring. “Misalnya, mereka berjualan bahan jamu asli Indonesia seperti temulawak, jahe, kayu secang, kencur, mebel, makanan kampung dan lain-lain secara online,” ujarnya.
Menurut Arief, Kemenaker bisa ikut menyuplai data terkait jumlah angkatan kerja baru dan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dan membutuhkan karyawan ke manajemen program Kartu Prakerja.
Lebih lanjut, Arief menuturkan, terkait dana yang disediakan tahun ini untuk peserta program Kartu Prakerja setiap bulannya Rp 600 ribu diarahkan saja ke BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN untuk langsung disalurkan ke peserta sesuai nama, alamat, dan KTP.
“Peserta diwajibkan membuka rekening di bank-bank tersebut sehingga mudah untuk diaudit,” jelasnya.
Arief juga memberikan solusi ihwal besar biaya training yang dialokasikan bagi peserta Kartu Prakerja yang banyak dipersoalkan sejumlah elite parpol dan masyarakat karena takut diselewengkan. “Gampang kok, tinggal ditayangkan saja penggunaan dana tersebut oleh manajemen program Kartu Prakerja di website-nya dan diaudit BPK serta auditor dari kantor swasta,” katanya.
Ia menegaskan kalau terjadi penyelewengan, ada aparat hukum nanti yang menindak. “Begitu saja kok pada ribut sih. Kasihan masyarakat sudah menantikan program Kartu Prakerjan-nya Presiden Widodo bisa langsung beroperasi,” pungkas Arief.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy