jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta KPK mengawasi proyek Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun.
Menurut Hinca menuturkan sampai saat ini memang belum ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi program tersebut. Sebab, sampai saat ini belum terealisasi pelunasan anggaran tersebut.
BACA JUGA: Wahai KPK, Jangan Sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil soal Kartu Prakerja
Hinca lantas mengutip pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebut penyedia berpotensi meraup Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun. Sementara, kalkulasi Badan Pemeriksa Keuangan, kata Hinca, vendor berpotensi meraup keuntungan kira-kira Rp 1,12 triliun atau 20 persen dari anggaran.
"Kalau ini sebegitu besar, saya kira KPK harus concern awasi ini, sebab ini betul-betul menjadi rawan," kata Hinca saat rapat Komisi III dengan KPK, Rabu (29/4).
BACA JUGA: Para Buruh Menemui Pak Ganjar, Curhat soal Kartu Prakerja yang Bikin Sedih
“Silakan KPK bekerja untuk ini," tambahnya.
Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu mengatakan KSP juga sudah mengumumkan bahwa delapan mitra kerja pemerintah dalam program Kartu Prakerja itu tidak pakai tender.
BACA JUGA: Soal Ambang Batas Parlemen, Hinca: Demokrat dan PKS Memiliki Pandangan yang Sama
“Kan ini tidak ada urusan bagi-bagi alat kesehatan, kenapa tidak pakai tender. Jadi, ini tidak bisa menurut kami," ujarnya.
Oleh karena itu, Hinca memandang ada potensi yang sangat besar sekali untuk terjadinya penyalahgunaan di situ.
"Jadi, tidak tepat, tidak berdaya guna, meraup untung berlebihan dan tanpa tender," pungkas Hinca.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy