jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tak sependapat dengan wacana lockdown wilayah DKI Jakarta guna mengerem laju penyebaran virus corona (Covid-19) yang terus meningkat setiap harinya.
Arief berpendapat, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebaiknya jangan lockdown, karena merupakan jantungnya perekonomian nasional. Ada puluhan juta masyarakat yang mengantungkan hidupnya dalam mencari nafkah.
BACA JUGA: Pemprov Maluku Utara Tolak Kebijakan Lockdown
"Hanya kepada masyarakat Jakarta dan orang yang masuk Jakarta harus dibuat disiplin dalam mencegah Covid-19. Ini untuk kepentingan bersama," kata Arief saat berbincang dengan jpnn.com, Sabtu malam (28/3).
Untuk itu dia menilai perlunya pelibatan TNI dan Polri secara lebih masif. Dua institusi negara itu harus mengambil alih tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menegakkan disiplin masyarakat Jakarta dan warga daerah lain yang masuk wilayah yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu.
BACA JUGA: Ratusan TKI Pulang Dari Malaysia Akibat Lockdown, Semua Berstatus ODP Corona
Warga Jakarta dan masyarakat yang datang dari luar daerah harus ikut peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Setiap orang wajib mengunakan masker. Jika tidak, maka aparat TNI dan Polri bisa menindak dan masyarakat tersebut harus diisolasi selama 14 hari.
Untuk mengantisipasi kebijakan itu, Pemprov DKI sebisa mungkin menyediakan masker gratis bagi masyarakat Jakarta dan masyarakat yang masuk Jakarta. Serta, status tanggap darurat di Jakarta harus segera ditingkatkan menjadi darurat.
BACA JUGA: Lockdown Jakarta? Siapkan BLT Minimal Untuk 1 Bulan
"Kemudian, siapkan tangki-tangki air dan sabun atau disinfektan di jalan-jalan untuk masyarakat mencuci tangan. Jadi tidak perlu lockdown. Jakarta harus ditetapkan dalam kondisi darurat Covid-19 dan harus diambil alih oleh TNI dan Polri," tegas ketua umum FSP BUM Bersatu ini.
Arief menambahkan, pelibatan TNI dan Polri secara masif harus dilakukan karena Pemprov DKI tidak akan sanggup mendisplinkan masyarakat yang di Jakarta. Begitu pula dengan pemerintah pusat terlihat sudah tidak mampu lagi. Maka pihaknya menyarankan operasi Covid-19 secara nasional pun sebaiknya dikendalikan militer dan polisi.
"Artinya secara nasional juga harus di ambil alih TNI-Polri dalam penanganan Covid-19. Buktinya gampang kok dalam masalah Covid-19, kebijakan pemda dan pemprov di Indonesia masalah penanganan ini banyak yang mbalelo dengan pemerintah pusat," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam