jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai Polri perlu untuk terus bertransformasi menjadi lebih baik.
Pasalnya, persepsi publik terhadap Polri secara menyeluruh sering dipengaruhi oleh ulah oknum yang melanggar hukum.
BACA JUGA: 154 WNI Bikin Ulah di Filipina, Mabes Polri Langsung Kirim Tim
Padahal jumlahnya hanya segelintir, jauh dibanding jumlah aparat yang berkinerja baik dalam melayani masyarakat.
Dia khawatir kalau tidak lebih baik, peran dan fungsi Polri bisa diambil instansi lain.
BACA JUGA: Dito Mahendra Tak Kunjung Hadiri Pemeriksaan, Bareskrim Ambil Langkah Ini
Arsul yang juga anggota Komisi III DPR ini dalam paparannya pada dialog publik 'Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman', terlebih dahulu menyebut tugas besar Polri ada dua.
Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban.
BACA JUGA: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 19 - 21 April, Polri Siapkan Strategi Ini
Kemudian, yang kedua penegakan hukum.
"Nah, yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tetapi yang tidak baik itu ada di sini dan memengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul dalam dialog yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5).
Dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho itu, Arsul mengemukakan dari kunjungannya ke sejumlah daerah dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak.
"Dari sekitar 450 ribu anggota Polri hanya reserse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum, itu jumlahnya sedikit," ucapnya.
Sementara itu anggota Kompolnas Poengky Indarti menyatakan laporan yang diterima pihaknya mengenai anggota Polri didominasi kasus penegakan hukum.
"Jumlahnya sekitar 90 persen," katanya.
Meski demikian, Poengky tidak setuju jika tupoksi Polri diambil instansi lain.
Menurutnya reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah presiden.
"Jadi, jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir mengubah tupoksi Polri," ucapnya.
Menurut Poengky, dibandingkan dengan instansi lain, reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka dan lebih menerima pandangan masyarakat.
Namun, dia setuju agar anggota Polri lebih meningkatkan integritas, lebih humanis dan lebih peduli pada HAM.
Di tempat yang sama pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan pentingnya Polri mengantisipasi perubahan setiap zaman.
"Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur, tetapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapan pun," ujarnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho sebelumnya menyampaikan tekad jajaran Polri untuk memperbaiki diri sesuai arahan Kapolri demi mewujudkan Polri yang presisi.
"Meski sempat turun tetapi saat ini indeks kepercayaan Polri sudah cenderung naik. Polri belum puas dan akan terus berusaha menaikkan indeks kepercayaan dari masyarakat," katanya.
Ketua Panitia Hoegeng Award Alfito Deanova Ginting menyampaikan pada tahun pertama ada 50 ribu usulan nama anggota Polri yang baik, yang berhak menerima Hoegeng Award.
Tahun ini ada 10 ribu usulan tetapi kualitasnya lebih baik.
Setelah diverifikasi saat ini tinggal 15 nama yang tersaring untuk 5 kategori.
Dari 15 nama itu ada anggota Polri yang fokus pada penanganan kasus perdagangan orang, ada yang membolehkan orang Timor Leste masuk Indonesia tanpa ribet karena alasan sakit, juga ada anggota Polri yang memberikan pendidikan pada anak meski bukan di Binmas. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Irjen Dedi Minta Masyarakat Papua Tak Termakan Isu Liar Soal Penangkapan Lukas Enembe
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang