jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan tidak ada perpecahan di internal PPP meski Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum untuk mengantikan Ketum PPP Suharso Monoarfa.
Menurut dia, penunjukan Mardiono sebagai plt ketum melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dan disetujui 34 DPW partai berlambang Kakbah itu.
BACA JUGA: Suharso Diberhentikan dari Jabatan Ketum PPP, Akibat Kontroversi Amplop Kiai?
"Ini sekali lagi bukan perpecahan. Karena antara Pak Mardiono dan Suharso ini, kan, seorang sahabat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (5/9).
Namun, Arsul membenarkan informasi adanya ketegangan antara Suharso Monoarfa dan tiga majelis di partainya, yakni Majelis Syariah PP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP.
BACA JUGA: Mukernas PPP Tunjuk Mardiono jadi Plt Ketum, Arsul Sani: Bukan karena Riak di Internal
"Ini apakah kemudian artinya Pak Suharso Monoarfa dipecat atau diberhentikan? Jawabannya tidak," ungkap Arsul Sani yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, dia juga mengungkap alasan mengapa bukan dirinya yang menggantikan posisi Suharso Monoarfa sebagai ketua umum PPP.
BACA JUGA: Suharso Monoarfa Digulingkan, Pembisik Jokowi Jadi Ketum PPP, Siapa Dia?
Dia meyebutkan harus ada pemisahan fungsi antara kerja kepartaian dan pemerintahan.
Arsul menyatakan untuk menjadi pimpinan PPP, seseorang tidak bisa merangkap jajaran di pemerintahan.
"Jadi, di PPP itu sudah lama ada diskusi, ada concern, bahwa ada riak-riak itu iya. Yang menginginkan agar konsolidasi PPP sebagai partai itu bisa lebih dimasifkan, diintensifkan, ditingkatkan. Dan itu kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tak merangkap di jajaran pemerintahan," jelas Arsul Sani. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra