jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti pernyataan anggota Bawaslu RI yang menyebut Anies Baswedan melakukan tindakan tidak etis dan kampanye terselubung.
Bawaslu juga menganggap Anies terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
BACA JUGA: Safari Politik Anies Baswedan Dinilai Tidak Etis, Terkesan Curi Start
"Sekarang saya mau tanya, tidak etisnya seorang Anies itu di mana?" kata Rachman Thaha kepada JPNN.com di Jakarta, Jumat (16/12).
BACA JUGA: Sejumlah Anggota DPD RI Bertemu Anies Baswedan, Ini yang Dibahas
Kemudian, jika memang ada pihak yang melaporkan Anies atas dugaan pelanggaran kampanye, Rachman meminta Bawaslu mengungkap siapa pelapornya.
Bawaslu sendiri tidak menjatuhkan hukuman kepada Anies karena tak mendapati pelanggaran dalam kegiatan eks gubernur DKI Jakarta itu di Aceh, 2 Desember 2022.
BACA JUGA: Begini Modus Pimpinan DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Mengeruk APBD
Rachman menyebut publik memang menganggap Anies sebagai salah satu bakal capres partai tertentu. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tahapan pencalonan peserta Pilpres juga belum dimulai.
"Anies bisa dianggap melanggar aturan jika dia sudah mendaftar atau terdaftar sebagai calon presiden," tuturnya.
Menurut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu, bagaimana bisa Anies disebut tidak etis sementara tahapan pilpres belum dimulai dan pendaftaran belum dibuka.
"Aturan dari mana yang dilanggar seorang Anies? Kalau bicara soal etika, ini kan etikanya bersilaturahmi. Apa salahnya? tutur mantan aktivis HMI itu.
Senator yang beken disapa dengan panggilan ART itu menilai safari politik Anies bukan bagian kampanye karena tahapan pemilu itu masih jauh, yakni pada 2024 mendatang.
"Bawaslu sendiri menganggap laporan itu tidak memenuhi syarat materil. Namun, kenapa Bawaslu hari ini menyebut Anies tidak etis. Tidak etisnya di mana?" tegasnya.
Dia menambahkan bahwa Anies bisa dikatakan melanggar atau curi start kampanye ketika sudah dicalonkan, lantas berkampanye lebih awal sebelum jadwal yang ditetapkan KPU dimulai.
"Jadi, Bawaslu jangan menjadi alat secara politik, jika mau menyandera seseorang. Ini anak negeri, anak bangsa harus semua diberi ruang. Karena ini persoalan regenerasi ke depan," tuturnya.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Menganggap Anies Baswedan Tidak Etis, PKS Bereaksi Begini
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam