jpnn.com, JAKARTA - Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengkritisi putusan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran kampanye dengan teradu bacapres dari Demokrat, Anies Baswedan.
"Salah kaprah, bahkan cenderung tendensius," ujar dia melalui keterangan persnya, Jumat (16/12).
BACA JUGA: Nomor Urut Partai Gelora di Atas PKS, Anis Matta Ajak Kader Meniru Maroko
Bawaslu menilai Anies melanggar etika ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu.
Penilaian itu terungkap setelah Bawaslu meneliti aduan seseorang berinisial MT terhadap kegiatan Anies di Serambi Mekah tersebut.
BACA JUGA: Sekjen PDIP Anggap Anies Melakukan Pelanggaran Serius
Menurut Fauzi, Bawaslu RI perlu secara jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye terkait safari Anies.
Bawaslu, menurut dia, bisa mendorong semua pihak untuk ikut proaktif menyosialisasikan hajatan Pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA: Sejumlah Anggota DPD RI Bertemu Anies Baswedan, Ini yang Dibahas
"Jadi, berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya untuk seluruh pihak dapat berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya," ungkap Nabil.
Sebelumnya, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies selama di Aceh kurang etis dan dianggap melakukan kampanye terselubung Pilpres 2024.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan, red) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar anggota Bawaslu Puadi pada Kamis. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terima Penghargaan dari KI Pusat, PKS Janji Bakal Terus Lakukan Hal Ini
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan