jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) merespons bergulirnya wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Dia menyebut wacana penundaan pemilu 2024 adalah sebuah kejahatan besar dalam demokrasi.
BACA JUGA: Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, Syahrial Demokrat: Mirip Menjelang Kejatuhan Soeharto
"Isu penundaan Pemilu makin kencang terdengar di penjuru tanah air, jika ini tertunda maka kejahatan demokrasi semakin nyata," ujar Rachman Thaha dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/12).
Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu pun mengingatkan dampak penundaan Pemilu, salah satunya bakal mengamputasi hak-hak rakyat.
BACA JUGA: Revisi UU IKN, Irwan Demokrat Sentil Janji Jokowi
"Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, dan ini sangat mencederai konstitusi bernegara dan amanah reformasi," ucap pria yang beken disapa dengan panggilan ART itu.
Wacana penundaan pemilu kembali mencuat setelah adanya pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
BACA JUGA: Putri Candrawathi Ditanya Perselingkuhan saat Tes Kebohongan, Rasamala Aritonang Protes
Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial.
Dia juga menyinggung tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin mengalami peningkatan seperti terekam dalam hasil survei Poltracking Indonesia November 2022.
Diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?" kata Bamsoet.
Belakangan Bamsoet mengklarifikasi ucapannya tersebut. Dia berdalih tidak pernah menyampaikan kalimat untuk menunda Pemilu 2024.
"Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?" kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam