jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyoroti langkah pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) melalui prolegnas prioritas 2023.
"Usaha pemerintah merevisi UU IKN terkesan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN yang serampangan," ujar Irwan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/12).
BACA JUGA: LaNyalla Khawatir Rencana Revisi UU IKN Menabrak UU Agraria
Anggota Komisi V DPR itu pun menyesalkan upaya merevisi UU IKN mengingat pembiayaan ibu kota baru melalui APBN sudah berjalan sejak 2022. Namun pemerintah baru menyiapkan aturannya tahun depan.
"Pemerintah memaksakan penggunaan APBN, terburu-terburu dan tanpa ada batasan yang jelas berapa yang akan digunakan," ujar Irwan.
BACA JUGA: Aturan Pemilu 2024 di IKN Nusantara Berdasar Perppu No 1 Tahun 2022, Oh Ternyata
Dia pun menyinggung pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang mengakui revisi UU IKN agar pemerintah dapat menggunakan APBN untuk mendanai pembangunan pusat pemerintahan di Kaltim.
"Ini membuktikan pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta, apalagi dari investasi asing. Berbeda dengan janji Jokowi yang hanya akan menggunakan 20 persen APBN dari total dana Rp 486 triliun," tuturnya.
BACA JUGA: Putri Candrawathi Ditanya Perselingkuhan saat Tes Kebohongan, Rasamala Aritonang Protes
Sementara , kata ketua DPD Demokrat Kaltim itu, pemerintah menjanjikan 80 persen pembiayaan IKN melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
Sebelumnya, kata Irwan, Kementerian Investasi konon melaporkan bahwa Uni Emirat Arab telah merealisasikan investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).
Namun, kata Irwan, dia sudah menanyakan langsung soal investasi itu pihak Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) serta Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) saat kunjungan Banggar DPR ke Dubai dan Abu Dhabi.
Saat itu, Irwan menanyakan apakah ada rencana mereka melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di IKN yang telah dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)?
"Jawab mereka semua adalah tidak ada. Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa? Peta jalan investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini," tutur Irwan.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Demokrat itu latas menyinggung kebenaran data pemerintah soal rencana investasi asing dalam pembangunan IKN.
"Jika itu benar, artinya data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN itu bohong. Ya, bisa dikatakan itu harapan palsu bagi rakyat," tegasnya.
Irwan pun mengatakan janji penggunaan APBN hanya 20 untuk pembangunan IKN patut diawasi oleh semua pihak.
"APBN juga masih dibutuhkan untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air," kata Irwan.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Nomor Urut 12, Tjatur Sapto Edy: Itu Memudahkan Simpatisan dan Pemilih
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam