AS Direpotkan Soal Dana Talangan

WASHINGTON - Tak hanya Indonesia yang khawatir dana bailout untuk perbankan tak kembaliAmerika Serikat pun juga punya persoalan sama

BACA JUGA: Mongolia Hapus Hukuman Mati

Sampai-sampai, Presiden AS Barack Obama mengusulkan rancangan undang-undang yang akan memaksa bank membayar pajak sekaligus menghitung kembali dana publik yang digunakan untuk menalangi lembaga keuangan pada puncak krisis keuangan 2008 silam.

"Kami ingin uang kita kembali," ujar Obama seperti dikutip Associated Press dalam jumpa pers singkat di Gedung Putih, Kamis (14/1) waktu setempat

Obama bahkan menyebut dana talangan yang digunakan untuk membayar bonus para petinggi bank yang ditalangi sebagai hal yang tidak senonoh

BACA JUGA: Obama Janji Bantu Haiti

Meski demikian Obama menegaskan bahwa tujuannya adalah mencegah dampak di masa mendatang, bukan untuk menghukum pihak bank karena perilaku masa lalu

Sikap Obama itu merupakan pernyataan yang empatik dan populis bagi kritik tajam publik yang antipati terhadap Wall Street

BACA JUGA: Umat Hindu India Padati Sungai Gangga

Dengan kata-kata tajam, Obama juga mencoba membelokkan tumbuhnya rasa skeptis atas kebijakan ekonominya seperti pengurangan pengangguran di atas 10 persen

Menurut Obama, bank-bank besar telah berbuat tidak bertanggungjawab, dengan melakukan aksi nekad demi keuntungan jangka pendek dan terperosok pada krisis yang dibuat sendiri

"Kami telah mendengar jeritan dari from Wall Street, yang menyatakan bahwa bahwa usulan biaya yang diusulkan bukan saja tidak diterima, tetapi juga tidak adilLebih sesuai bagi rakyat Amerika untuk menanggung biaya bailout daripada industri yang bermanfaat darinya, bahkan eksekutif di luar sana memberi diri mereka sendiri dengan bonus besar," lanjut Obama.

Karenanya Obama memperbarui aturan industri dan memarahi para bankri karena menentang pengawasan ketat dalam proses legislasi yang berjalan di KongresDalam proses pembuatan UU di Kongres, Obama mengusulkan pajak sebesar 0,15 persen sebagai kewajiban bagi lembaga finansial besarKetentuan itu akan diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki aset lebih dari USD 50 miliar, yang diperkirakan terdapat sekitar 5o perusahaan.

Namun upaya itu ditentang kalangan perbankanPasalnya mereka harus membayar sekalipun tidak menerima bantuan yang berasal dari dana publik hasil pajak dan kebanyakan sudah mengembalikan suntikan dana.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Tewas Diperkirakan Ratusan Ribu Jiwa