Asal Faktual, Iklan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Disoal

Jumat, 14 September 2018 – 23:58 WIB
Emrus Sihombing. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, manajemen komunikasi pemerintah masih perlu mendapat perhatian serius dari presiden untuk dibenahi.

Emrus menyatakan pandangannya menyikapi pro-kontra iklan pembangunan bendungan yang ditayangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di bioskop-bioskop.

BACA JUGA: Cak Imin Sebut Iklan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

"Bila menelisik perspektif yang kontra, mereka mengemukakan argumentasi iklan itu sebagai bagian kampanye terselubung dari salah satu kandidat bakal calon presiden (Jokowi) di Pilpres 2019," ujar Emrus di Jakarta, Jumat (14/9).

Menurut pengajar di Universitas Pelita Harapan ini, argumentasi tersebut bisa dipahami. Karena Indonesia memasuki tahun politik. Iklan juga ditayangkan setelah dua pasangan bakal calon presiden mendaftar ke KPU.

BACA JUGA: Berita Miring soal SBY Tak Akan Berefek ke Prabowo-Sandi

Argumentasi pihak yang pro terhadap pemerintah, kata Emrus, juga cukup masuk akal. Dikatakan, iklan tersebut bukan bagian dari kampanye, tapi kewajiban pemerintah menyampaikan keberhasilan program pembangunan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Saya kira, argumentasi ini juga sangat benar. Makanya, saya menyimpulkan yang kurang tepat itu momentumnya saja, sehingga memberi peluang menimbulkan polemik," katanya.

BACA JUGA: Kubu Jokowi Pastikan Tidak Akan Dekati Anies Baswedan

Lebih lanjut Direktur Eksekutif EmrusCorner ini mengatakan, dalam manajemen komunikasi, persoalan penciptaan waktu penyampaian pesan tidak kalah pentingnya dengan menyusun pesan itu sendiri.

Di sinilah kemudian, peran Kominfo sangat dibutuhkan. Agar penyampaian sebuah pesan menjadi efektif. Emrus menyayangkan, perdebatan soal penayangan iklan tersebut tidak membahas kandungan fakta dan data yang tersaji di dalamnya.

"Padahal, inilah yang menurut saya menarik. Jika isi sebuah iklan berdasarkan fakta dan data, tidak ada masalah. Berbeda jika sebaliknya, maka akan menimbulkan persoalan," katanya.

Sebab, kewajiban bagi Kemenkominfo memproduksi iklan keberhasilan pemerintah, dalam rangka menyampaikan capaian-capaian pembangunan kepada masyarakat, dengan menggunakan berbagai media komunikasi, termasuk di dalamnya media bioskop. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Daerah Sibuk Dukung Jokowi, Siapa yang Urus Rakyat?


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler