jpnn.com - Pemerintah terus menggencarkan percepatan transformasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan ASN di bidang teknologi informasi, serta makin melek digital.
"Kegiatan literasi digital sektor pemerintahan ini agar ASN makin cakap digital, di sisi lain juga makin waspada dalam mengadopsi teknologi digital," kata Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto, dalam keterangannya, Jumat (2/9).
BACA JUGA: Video Mesum Oknum ASN Beredar, Pemeran Diduga Kepala Puskesmas, Hmmmm
Untuk melatih kecakapan digital ASN, Kemenkominfo bersama Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar kegiatan literasi digital pada 23 Agustus lalu. Kegiatan yang dilangsungkan di Kota Bogor itu diikuti sebanyak 4.346 pegawai BKN pusat dan regional di seluruh Indonesia.
Kegiatan itu juga untuk meningkatkan kompetensi di bidang digital dan mendorong peningkatan jumlah jam pelajaran yang diperoleh masing-masing ASN.
BACA JUGA: Kemendikbudristek: Guru PNS & PPPK Belum Beserdik Otomatis Dapat Kenaikan TunjanganÂ
Hal itu sesuai dengan implementasi Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait pengembangan kompetensi ASN.
Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menjelaskan literasi digital merupakan kerja besar.
BACA JUGA: BKN: Instansi Wajib Mengumumkan Daftar Honorer yang Masuk Pendataan Non-ASN
Sebab, ASN harus mampu memahami empat pilar dalam kehidupan sehari-hari.
Empat pilar itu, yakni kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, etika digital.
"Kemampuan dasar di era digital yang perlu dikuasai juga agar memilah dan memilih konten positif," kata Imas.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN Bajoe Loedi Hargono menjelaskan tentang transformasi digital di BKN.
Menurutnya, BKN memiliki banyak tugas dan fungsi, di antaranya, penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyelenggaraan dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan hukum, juga lainnya.
"Jika tidak didukung oleh transformasi digital, maka proses pelayanan akan menjadi lambat sehingga proses digitalisasi menjadi penting untuk mempercepat proses pelayanan," kata Bajoe.
BKN sudah memulai proses transformasi digital pada 2000-an dan terus berkembang sampai sekarang.
Kegiatan literasi digital sektor pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia makin cakap digital yang diprakarsai Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga 2024. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad