Asosiasi Industri Event Desak Pemerintah Segera Terbitkan Izin Pertunjukan

Rabu, 20 Oktober 2021 – 22:42 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Asosiasi Industri Event se-Indonesia Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Shafiq Pahlevi di Kompleks Parlemen, Selasa (19/10/2021). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Terus membaiknya pengendalian Covid-19 di tanah air harus menjadi momentum bersama untuk memulihkan seluruh sektor.

Perwakilan industri event se-Indonesia pun mendesak pemerintah segera membuka izin kegiatan sehingga berbagai pertunjukan seni dan event bisa kembali dilaksanakan.

BACA JUGA: Asosiasi Ibu Menyusui Ingatkan Bahaya BPA di Semua Aspek Kehidupan

“Kami mendesak agar pemerintah tidak sekadar memberikan angin segar dengan berjanji segera membuka izin kegiatan pertunjukan maupun event di tanah air, tetapi hingga saat ini maklumat Kapolri tentang izin keramaian belum juga dicabut,” ujar Ketua Umum Forum Backstagers Indonesia Shafiq Pahlevi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Asosiasi Industri Event se-Indonesia dengan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Selasa (19/10/2021).

Dia menjelaskan setelah lebih dari satu tahun Covid-19 melanda negeri ini, industri yang paling terpuruk adalah Industri Event.

BACA JUGA: Asosiasi Pengusaha Gedung Pertemuan & Tempat Resepsi Gelar Rapimnas, Nih Rekomendasinya

Menurut dia, sejak wabah Covid resmi diumumkan sejak itu pula industri event mati suri.

“Bagi kami pekerja event, situasi ini sungguh berat di mana kami selama ini menggantungkan hidup dari berbagai event pertunjukan seni maupun pergelaran lain yang harus dihentikan sejak awal musim pandemi,” ujar Shafiq.

BACA JUGA: Pemerintah Longgarkan Pembatasan, Asosiasi Dokter Bikin Prediksi Menakutkan

Shafiq menilai situasi pandemi yang terus terkendali dalam beberapa bulan terakhir harus menjadi momentum bagi pekerja event untuk segera bangkit. Namun, kenyataanya pihak Polri belum juga memberikan izin sehingga berbagai event pertunjukkan belum bisa dilakukan.

Padahal pusat-pusat keramaian seperti mal, bioskop maupun pertandingan olahraga sudah bisa kembali dimulai.

“Seharusnya izin pergelaran event harus segera diberikan karena pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event,” kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid berharap agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital.

Menurut dia, cara ini bisa mempermudah penyelenggaraan sekaligus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Harapan yang sama juga dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Andre Hosea.

Menurut Andre, industri pameran mengalami kerugian mencapai Rp140 triliun pada tahun 2020. Kerugian itu terjadi karena memang praktis tidak ada kegiatan selama pandemi.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku memahami keresahan dari pelaku industri event di tanah air. Dirinya sepakat jika pertunjukan seni hingga event yang mati suri selama pandemi dinilai sudah waktunya dibuka untuk menjamin seluruh pelaku di dalamnya kembali bisa berkarya.

“Mereka para pelaku seni dan penyelenggara pertunjukan itu salah satu yang paling terdampak cukup dalam akibat pandemi. Saya berharap secepatnya izin penyelenggaraan event dan pertunjukan segera dikeluarkan,” kata Huda.

Huda mengatakan pembukaan pertunjukan seni dan event-event ini tidak berarti diselenggarakan sebebas seperti sebelum pandemi Covid-19. Meski tren penurunan kasus Covid-19 terus terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman kembali terjadinya lonjakan kasus Covid-19 masih terbuka.

Politikus PKB ini berjanji akan membuka komunikasi dengan stakeholder terkait dan mengupayakan kembali dibukanya seni pertunjukan dan berbagai event.

Menurut dia, upaya perlu koordinasi lintas sektor, mulai dari Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Komisi III sebagai mitra kerja Polri, hingga Komisi XI DPR sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan.

“Kami di Komisi X akan melakukan komunikasi dengan Bang Sandi (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Saya yakin niat baik ini akan disambut positif oleh seluruh pihak, hanya nanti tinggal menindaklanjuti terkait teknisnya,” kata Huda.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler