jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyoroti industri pelayaran nasional. Menurutnya, masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional.
Seperti pengenaan PPN atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal-kapal domestik dan belum responsifnya pemerintah dalam menurunkan harga BBM untuk kapal domestik.
BACA JUGA: Kemenaker Gelar Seleksi Calon Hakim
Pasalnya, pengenaan PPN 10 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) 5-7 persen atas pembelian BBM kapal-kapal domestik, mengakibatkan harga BBM di Indonesia jauh di atas harga BBM Internasional.
"Kebijakan pemerintah tersebut perlu ditinjau ulang agar bisa meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. PPN dan PPKB bagi usaha pelayaran sudah seharusnya dihapuskan," ujar Carmelita di kantornya, Jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (19/8).
BACA JUGA: Penyerapan Belanja Pemerintah Rendah, Luhut Janji Beri Rasa Aman Pada Pejabat
Dia menambahkan, pemerintah harus lebih responsive terhadap penurunan harga BBM di dalam negeri. Nyatanya, kata Carmelita, sampai saat ini pemerintah belum menurunkan harga BBM kapal-kapal domestik seiring dengan penurunan harga BBM Internasional.
"Pemerintah harus menetapkan harga BBM untuk industri pelayaran secara harian. Terlalu lama kalau menetapkan harga BBM kapal dilakukan setiap 30 hari, itu telat. Masa tunggu penetapan harga BBM selama 30 hari sangat memberatkan pengusaha. Negara lain, penentuan harga BBM kapal dilakukan setiap hari. Buktinya, pasar bisa menerimanya. Kenapa di Indonesia harus setiap 30 hari,” tandasnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Lembong Ogah Cari Biang Kerok Melambungnya Harga Sembako
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapan Dana PSKS Rp 6,5 M Dibagikan? Ini Penjelasan Jubir Kemensos
Redaktur : Tim Redaksi