Asosiasi Pemerintah Provinsi Justru Dukung Dana Aspirasi, Ini Alasannya

Kamis, 25 Juni 2015 – 14:51 WIB
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ‎(APPSI) Syahrul Yasin Limpo di Istana Negara, Kamis (25/6). Foto: Natalia Fatimah/JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Keinginan DPR tentang usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana aspirasi ternyata mendapat reaksi negatif dari banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Namun, kondisi berbeda justru ditunjukkan para kepala daerah.

Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ‎(APPSI) bahkan memberi sinyal dukungan atas langkah DPR menggulirkan dana aspirasi. Menurut Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, dana apapun yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan di daerah pasti mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

BACA JUGA: Bareskrim Jerat Perwira Polri Pemeras Jadi Tersangka Korupsi

"‎Semua dana asal benar-benar untuk kepentingan daerah kan sah-sah saja. Tentu saja posisi para Gubernur akan mau bekerja sama. Ini kan bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi aja," katanya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/6), usai melaporkan hasil rapat kerja nasional (Rakernas) APPSI di Maluku, beberapa waktu lalu ke Presiden Joko Widodo.
menemui Presiden Joko Widodo.

Syahrul menegaskan, dana aspirasi sah-sah saja asalkan penggunaannya bisa diatur dan dikelola secara baik. Terutama dalam penentuan penanggungjawab penggunaan dana.

BACA JUGA: Uang Pensiun ke-13 Tahun Ini Juga Lebih Besar

Ditanya soal kekhawatiran Mendagri Tjahjo Kumolo yang meragukan dana aspirasi bisa  dikelola pemda, Syahrul enggan menjawabnya. Alasannya, para pejabat daerah juga takut dijerat korupsi.

"‎Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menanggapi itu. Sekarang untuk korupsi juga siapa yang berani sih, yang penting prosesnya betul-betul transparan dan pengawasanya betul-betul dibuka terbuka untuk umum," imbuhnya.

BACA JUGA: Menteri Retno Minta Vietnam Klarifikasi 8 Perompak asal Indonesia

Di samping itu, Syahrul mengingatkan agar dana aspirasi tidak sekedar digelontirkan ke daerah tanpa hasil nyata. Karenanya, ia meminta ada pembicaraan yang intensif sebelum dana aspirasi disetujui.

"Tidak dengan mudah saja uang sekian puluh miliar dilempar ke rakyat, enggak bisa seperti itu. Input output-nya juga harus diukur," tandas Syahrul.(flo/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Komponen Gaji ke-13, Beda dengan Tahun Lalu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler