jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kader yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
Dia menegaskan sikap PDI Perjuangan itu tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di era modern.
BACA JUGA: PDIP Sanksi Kader Ikut Deklarasi Capres, Ujang: Bagian Cara Mengganjal Ganjar
Sebab, kata Asrinaldi, partai modern itu pasti mengembangkan pola-pola demokratis.
"Kalau dilarang justru terkesan bahwa partai itu tidak demokratis," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
BACA JUGA: Luhut Binsar Disebut Pantas jadi Capres 2024, Setuju?
Dia menyebut kader yang mendukung salah satu figur calon presiden, merupakan aspirasi pribadi dan hal yang lumrah.
Menurut dia, apabila PDI Perjuangan melarang kadernya, maka sikap itu bisa membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, lantaran partai politik saja tak menunjukkan sikap demokratis.
BACA JUGA: Senator Minta Suara Masyarakat Inginkan Capres Perseorangan Masuk di Amendemen UUD
"Jadi, memang ini tidak sehat untuk perkembangan partai dan demokrasi di Indonesia. Partai saja begini apalagi demokrasi Indonesia," paparnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu biasa saja dalam menyikapi permasalahan tersebut. (mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Boy
Reporter : Kenny Kurnia Putra