jpnn.com, JAKARTA - Tren harga minyak mentah dunia yang terus naik sejak awal 2018 berdampak pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan PT Pertamina (Persero).
Terkait dengan hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, sejauh ini pemerintah masih berpatokan pada APBN 2018.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Ancaman Batam Makin Tinggi
Meski begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menyesuaikan asumsi harga minyak atau ICP yang ditetapkan USD 48 per barel.
Dia menuturkan, hal tersebut tengah didiskusikan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignatius Jonan.
BACA JUGA: Terdongkrak Migas, PNBP Tembus Rp 18,89 Triliun
Berdasar hasil pertemuan tersebut, telah diidentifikasi jumlah deviasi dari kenaikan harga minyak dunia dengan asumsi ICP dalam APBN tahun ini.
”Nanti keputusan mengenai berapa jumlah soal perubahan ini dibahas di dalam APBN laporan semester yang akan kami sampaikan kepada dewan (DPR, Red) pada pertengahan tahun,” ujar Sri, Selasa (27/2).
BACA JUGA: Bu Ani pun Komentari Kerusakan SUGBK
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan, sebelumnya pihaknya memperkirakan harga minyak dunia tahun ini rata-rata USD 52 per barel.
Namun, sepanjang 2018 berjalan, harga rata-rata minyak dunia sudah tembus USD 60 per barel.
Jika selama ini penyesuaian harga BBM nonsubsidi selalu lebih lambat bila dibandingkan dengan kenaikan harga minyak dunia, hal tersebut akan membuat keuangan Pertamina membengkak.
”Nah, itu bakal diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red). (Apakah ada) selisih yang akan dibayar melalui APBN,” ujar Agus.
Kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan harga BBM di dalam negeri ditambah kondisi rupiah yang volatil akan berdampak pada inflasi.
Faktor-faktor tersebut sudah diperkirakan BI saat rapat dewan gubernur BI pekan lalu.
Inflasi pada Januari tercatat sebesar 3,25 persen secara year-on-year (yoy). Menurut Agus, meski harga BBM nonsubsidi naik, BI masih menetapkan target inflasi sebesar 2,5–4,5 persen.
Artinya, tidak ada perubahan terhadap sasaran inflasi dari pemerintah.
Sekretaris Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, pihaknya terus memonitor harga BBM untuk yang subsidi maupun nonsubsidi.
”Kalau melihat daya beli masyarakat ya kami tidak ingin lah (kenaikan harga BBM dan listrik, Red). Pemerintah kan pasti monitor,” ujar Ego.
Menurut dia, pemerintah bisa mempertimbangkan berbagai aspek guna menekan kenaikan harga BBM nonsubsidi maupun penugasan melalui mekanisme APBNP.
”Subsidi solar kan Rp 500 per liter. Bisa saja kalau memang harga minyak sekarang naik. Tetapi, tetap turun sedikit lagi. Kalau tiba-tiba cukup signifikan dan bisa berdampak luas, ya tentu pemerintah mempertimbangkan aspek fiskal,” imbuh Ego.
Menurut dia, jika memang harga minyak terus menanjak, tidak menutup kemungkinan ada kenaikan subsidi solar.
”Tetapi kan semua tidak serta-merta begitu,” ujar Ego.
Ego tidak menampik hal tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang diperhitungkan pemerintah. (ken/vir/rin/c25/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Getol Serang Para Menteri Jokowi, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Ragil