Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Januari lalu mencapai Rp 18,89 triliun.
BACA JUGA: Bu Ani pun Komentari Kerusakan SUGBK
Angka itu mengalami lonjakan sebesar 31,60 persen dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor migas mendominasi dengan jumlah Rp 7,39 triliun.
BACA JUGA: Fadli Zon Getol Serang Para Menteri Jokowi, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi PNBP yang positif tersebut terutama peningkatan dari minyak yang naik 158,12 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kemenkeu mencatat realisasi PNBP itu mencapai 6,86 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 275,439 triliun.
BACA JUGA: Siaran Pers Istana Dibikin Hoaks untuk Serang Sri Mulyani
Sementara itu, realisasi PNBP migas mencapai 9,20 persen dari target APBN 2018 sebanyak Rp 80,349 triliun.
Kenaikan penerimaan SDA migas disebabkan realisasi ICP (harga minyak Indonesia) Januari 2018 sebesar USD 65,59 per barel.
Itu lebih tinggi 26,43 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama 2017, yakni sebesar USD 51,88 per barel.
Di sisi lain, pemerintah masih menggunakan asumsi ICP dalam APBN 2018 sebesar USD 48 per barel.
”Kenaikan asumsi ICP dan kurs akan berdampak positif ke APBN serta diperlukan mitigasi atas dampaknya terhadap inflasi dan beban terhadap badan usaha,” jelas Sri, Selasa (20/2).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, terkait ICP, secara khusus pihaknya terus memperhatikan dampaknya terhadap APBN.
”Dampaknya akan ada peningkatan penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak yang berasal dari kegiatan usaha migas. Tetapi, juga ada potensi peningkatan dari subsidi yang ada dalam APBN,” terang Suahasil.
Meski demikian, lanjut dia, jumlah peningkatan subsidi tersebut masih harus menunggu hasil audit yang dilakukan akhir tahun.
Menurut Suahasil, efek peningkatan harga ICP ke penerimaan negara akan lebih besar daripada ke pengeluaran negara, yakni subsidi energi.
Tahun ini pemerintah menargetkan subsidi energi mencapai Rp 94,55 triliun dengan asumsi ICP USD 48 per barel.
Perinciannya, subsidi untuk listrik sebesar Rp 52,5 triliun dan subsidi BBM serta elpiji mencapai Rp 46,8 triliun.
”Kalau kita perhatikan efeknya secara lebih komplet, kita juga memperhatikan efeknya ke perekonomian. Karena ada sejumlah barang yang harganya bergerak berdasar ICP,” terangnya. (vir/c17/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Bertanya, Prestasi Sri Mulyani Apa? Rekor Utang?
Redaktur & Reporter : Ragil