jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah mempercepat langkah penurunan harga beras menjelang Ramadan.
Adapun harga beras melonjak hingga Rp 16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional.
BACA JUGA: Atang Trisnanto: Pemilih Pemula Mendominasi Suara di Pemilu 2024
Selain itu, keterbatasan penjualan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg Rp 13.900 per kilogram di ritel.
"Menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat," ujar Atang, dalam keterangannya, Minggu (25/2).
BACA JUGA: Pesan Pimpinan DPRD Kota Bogor Dalam Peringatan HPN 2024
Menurut Atang, ada empat langkah untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP).
Langkah pertama, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat.
BACA JUGA: Harga Beras Diprediksi Masih Akan Naik hingga Maret
Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat melalui Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga, sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.
Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras.
Sehingga meminimalisir potensi penimbunan, waktu pengiriman, dan moda transportasi yang tepat di tengah cuaca musim penghujan.
"Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," kata Atang.
Langkah ketiga, operasi pasar pangan murah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial.
Di Kota Bogor, pemerintah kota bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3).
Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.
"Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan," tegasnya.
Langkah keempat, pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras menjelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen.
"Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini," tuturnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh