jpnn.com, JAKARTA - Angka backlog alias kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah mencapai 11,4 juta rumah tangga.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin menyatakan, dari jumlah backlog tersebut, 80 persennya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BACA JUGA: Perizinan Online Harus Disertai Standar Pelayanan yang Jelas
Karena itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut.
Namun, lanjut Syarif, penyediaan rumah murah bukan satu-satunya cara untuk mengurangi backlog perumahan.
BACA JUGA: Online Tak Ada Artinya jika Proses Lainnya Manual
Dari 11,4 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, 20 persennya merupakan segmen non-MBR yang juga membutuhkan rumah.
”Bukan hanya rumah murah untuk mengatasi backlog ini. Rumah menengah ke atas juga termasuk. Tentunya melalui mekanisme pasar,” katanya, Selasa (11/7).
BACA JUGA: Permintaan Perumahaan Melambat, Properti Tetap Seksi
Syarif menambahkan, program Satu Juta Rumah yang berlangsung sejak 2015 tidak sepenuhnya diperuntukkan MBR.
Program tersebut berjalan dengan komposisi 700 ribu rumah MBR dan 300 ribu rumah non-MBR.
Secara jumlah, kata Syarif, memang lebih sedikit. Namun, penyediaan rumah menengah ke atas menjadi upaya untuk mengatasi backlog.
”Sampai akhir Juni kemarin, 306 ribu rumah terbangun. Sekitar 240 rumah MBR dan 60-an rumah non-MBR,” ucapnya.
Pengembang mencatat sejumlah penyebab tingginya backlog.
Salah satunya, pembangunan rumah bersubsidi kerap tidak sesuai kebutuhan.
Sebab, kebutuhan perumahan terbesar justru ada di perkotaan.
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim Nur Wahid menyebutkan, untuk mengatasi backlog perumahan, pemerintah harus membangun infrastruktur utama berupa jalan.
Terutama dari pusat kota ke daerah-daerah pinggiran agar bisa menjangkau lokasi perumahan.
Sebab, lahan untuk membangun rumah murah hanya bisa diperoleh di pinggiran kota yang minim infrastruktur.
Cara lainnya adalah membangun rumah susun bersubsidi di perkotaan.
Dukungan lain berupa kemudahan izin terkait prosedur dan biaya serta ketersediaan pembiayaan KPR oleh seluruh lembaga perbankan, terutama bank daerah.
Menurut dia, perbankan pun perlu didorong untuk masuk ke pembiayaan rumah murah.
’’Ditambah skema khusus KPR bagi masyarakat non fixed income atau pekerja informal,’’ ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus menyatakan, dibutuhkan pemetaan masalah untuk mengatasi backlog.
Terutama daerah yang memang masih kekurangan rumah.
’’Sebab, real estate atau rumah itu produk lokal. Misalnya, terjadi kekurangan di Malang, tidak bisa dibangun di Ponorogo,’’ katanya. (and/res/c18/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinjau Perumahan Prajurit TNI di Medan, Panglima Mendapat Penjelasan Seperti Ini
Redaktur & Reporter : Ragil