jpnn.com - NUNUKAN – Pemkab Nunukan melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nunukan terus berusaha mengatasi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi Kecamatan Krayan beberapa bulan terakhir, paska pelarangan Pemerintah Malaysia.
Langkah kongrit pun dilaksanakan Distamben Nunukan, dimana pada Kamis (29/10) lalu, DPRD Nunukan bersama instansi yang berkantor di Jalan Ujang Dewa, Nunukan Selatan ini menggelar pertemuan dengan PT. Pertamina di Jakarta.
BACA JUGA: Heboh, Emang ada Jin Tukang Sunat?
Dari pertemuan itu, Pertamina menyetujui permintaan wakil rakyat dan Pemkab Nunukan untuk mendistribusikan BBM ke Krayan yang bakal ditangani langsung oleh anak perusahaan Pertamina yakni, PT Pertamina Patra Niaga yang bersedia menyediakan sebanyak 900 Kilo Liter (KL) BBM berupa Premium dan Solar.
Kepala Bidang Minyak dan Gas Distamben Nunukan Elirath mengaku kesepakatan tersebut menindaklanjuti sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Pemkab Nunukan dan desakan DPRD Nunukan.
BACA JUGA: Waduh...Para Tokoh Perdamaian Aceh Digugat
Pertemuan tersebut, lanjut Elirath dilakukan setelah adanya pertemuan bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Tak hanya itu, pihaknya juga telah menemui Kementerian Perdagangan RI, serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan terakhir Pertamina.
“Pada pertemuan itu juga kami didampingi langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Tommy Harun yang memaparkan secara langusung kondisi riil di Krayan dan Krayan Selatan,” ujar Elirath kepada media ini.
BACA JUGA: Mau Coba-Coba Merayu Perempuan yang Sudah Memiliki Kekasih? Begini Jadinya...
Dari pertemuan itu BPH Migas meminta Pemkab Nunukan bertandang ke Pertamina. Kemudian, dari pertemuan dengan Pertamina tersebut, barulah diputuskan PT. Pertamina Patra Niaga bakal mengambil alih penyediaan BBM di Krayan dengan batas waktu hingga 10 Desember mendatang.
Dalam penyediaan BBM itu, pihaknya belum mengetahui pasti apakah BBM dimaksud yang disediakan dari dalam negeri atau impor dari Malaysia. Namun, pendistribusian diprediksi akan menggunakan transportasi udara via Tarakan maupun Malinau dengan kouta pengiriman 450 KL untuk jenis premium dan 450 KL jenis solar, total 900 KL perbulan bakal tersedia di Krayan.
Untuk yang bertanggung jawab terhadap BBM yang disediakan Pertamina, lanjut Elirath, akan ditangani perusahaan setingkat Agen Penyalur Minyak dan Gas (APMS). Inilah yang kemudian akan menyalurkan BBM kepada masyarakat.
“Untuk dokumen resmi APMS itu nantinya sudah diserahkan ke Pertamina di Jakarta. Jadi, kami hanya mendampingi dan menghubungkan agar ketersediaan BBM di Krayan dapat berjalan dengan baik,” pungkas Elirath.
Tarif BBM nantinya akan berlaku keekonomian, artinya nonsubsidi yang diperuntukkan masyarakat umum. Hanya saja, harga di BBM di Krayan nantinya akan sedikit berbeda dengan daerah lain. Sebab, ongkos angkut BBM tersebut membuat harga sedikit lebih mahal dibandingkan BBM yang beredar di daerah lain, seperti Nunukan.
“Harganya akan beda karena ada biaya ongkos angkut dan operasionalnya. Tapi, tetap harganya harus sesuai dan masuk akal, makanya ini harus tetap dikontrol,” katanya.
Sementara itu, guna mengantisipasi jika terjadi kendala pendistribusian itu nantinya, alternatif lain akan digunakan dengan cara mengimpor BBM dari Malaysia. Cara itu dilakukan sebagai langkah terakhir dengan bekerjasama dengan Petronas Indonesia. Pendistribusian pun dianggap lebih mudah karena menggunakan jalur darat melalui Kota Lawas dan Bakelalan, Serawak Malaysia. (*/rls/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh... Kapal Malaysia Langgar Batas dan Illegal Fishing di Perairan Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi