jpnn.com, JAKARTA - Dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia harus dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga dan stakeholder termasuk lembaga pemberi jaminan kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam kegiatan Webinar Sehat di Era 4.0 yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Boedoet 81 (IKA BOEDOET) SMAN 1 Jakarta dengan tema Sakit di Era Pandemi, Bukan Masalah, Sabtu (25/09).
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Berbagi Pengalaman Sukses Capai UHC dengan India
“Upaya bersama dalam mengatasi Covid-19 sangat dibutuhkan," kata Ghufron.
Dia menambahkan, dengan menurunnya angka mobilitas masyarakat setelah adanya PPKM menuntut lembaga pemberi jaminan pelayanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan untuk beradaptasi dalam menghadirkan pelayanan bagi masyarakat.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS Harus Berjalan Efektif dan Efisien
Salah satunya dengan menciptakan inovasi layanan digital.
Ghufron menjelaskan, sejak diluncurkan layanan digital BPJS Kesehatan, peserta masih bisa mengakses layanan kesehatan meski dengan keterbatasan mobilitas.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan: Pandemi Tak Halangi Kabupaten Sukabumi Capai Universal Health Coverage
Misalnya layanan seperti aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), Chat Assistant JKN (CHIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 (pengganti 1500 400).
Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
Dukungan tersebut dibuktikan dengan kehadiran aplikasi P-Care vaksinasi Covid-19 yang bisa memudahkan seluruh masyarakat Indonesia.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan BPJS Kesehatan terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan upaya promotif preventif kepada masyarakat seperti melakukan skrining, khususnya bagi peserta yang memiliki risiko penyakit katastropik.
“Apabila dalam skrining tersebut tidak terdapat risiko penyakit, maka FKTP akan terus mengedukasi untuk tetap menjaga pola hidup sehat," ujarnya.
Namun, lanjut dia, apabila setelah hasil skrining peserta terdapat risiko memiliki penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, nantinya akan masuk ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
Selain itu, kata Lily, Peserta JKN-KIS yang tergabung dalam program Prolanis dan Program Rujuk Balik (PRB), juga menjadi salah satu prioritas program vaksinasi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sekaligus Juru Bicara Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Siti Nadia Tarmizi di kesempatan yang sama menjelaskan pihaknya terus berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, khususnya bagi lansia yang berpotensi memiliki penyakit komorbid.
Selain itu, dia menyebut cakupan vaksinasi bagi lansia masih tergolong rendah dan rata-rata 1,2 – 1,4 juta per hari.
"Ini harus kita dorong bersama sekaligus kita edukasi pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat lanjut usia,” kata Siti.
Siti menyebut, upaya lainnya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yaitu melakukan testing dan tracing terhadap masyarakat yang terpapar.
Hal tersebut perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan bisa mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan kepada masyarakat lainnya.
“Dengan upaya bersama yang dilakukan oleh Pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya bisa mengurangi angka kasus Covid-19 di Indonesia dan menciptakan taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tutup Siti. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seminar Internasional, BPJS Kesehatan Bahas Efektivitas Layanan Kesehatan vs Biaya
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Tim Redaksi, Dedi Sofian