jpnn.com - JAKARTA - Minggu ini merupakan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan soal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan konflik KPK-Polri yang kian melebar.
Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, mengatakan, Presiden harus konsisten dengan pernyataannya.
BACA JUGA: Merasa Dijaga Tuhan, Hakim Perkara BG Mengaku Bebas dari Ancaman
"Dan minggu inilah waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan Konflik KPK-Polri," kata Heri, Kamis (12/2).
Keputusan Jokowi tersebut bukan saja soal konsistensinya, namun jauh lebih penting adalah soal nasib lembaga kepolisian dan KPK yang justru sekarang "masuk angin" melebar ke soal teror yang menyebabkan sentimen kedua institusi ini semakin terbuka.
BACA JUGA: Mau Samad Tersangka? Buwas: Silakan!
Tak dapat disangkal bahwa polemik ini bukan perkara mudah, namun Jokowi harus dengan bijak mengambil keputusan tepat. Melihat situasi politik saat ini, menurut Heri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi.
Pertama, dalam mengambil keputusan yang ada presiden harus mengikuti prosedur ketatanegaraan yang ada artinya keputusan yang diambil harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Misalnya jika presiden tetap melantik BG, maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum. Tujuannya adalah agar secara hukum presiden dijamin konstitusi.
BACA JUGA: Anggaran Revolusi Mental Disetujui, Puan Temui Jokowi
"Alasan menunggu proses praperadilan menurut saya, memang lebih aman bagi presiden," katanya.
Kedua, secara politik harus cermat membaca. Misalnya, jika tidak melantik maka presiden akan berhadapan dengan DPR yg sudah menyetujui Komjen BG melalui paripurna DPR. Menurut dia, DPR secara kelembagaan dan bahkan secara perorangan anggota DPR pasti akan mempertanyakan alasan presiden tersebut.
"Secara personal anggota DPR, bukan tidak mungkin Presiden akan dikritik anggota DPR," tegasnya.
Sebaliknya, jika melantik kemungkinan gelombang kritik elite tidak begitu besar, namun gelombang kritik publik akan sangat besar. Ketiga, dalam situasi sekarang langkah terbaik presiden adalah membuka komunikasi politik sebanyak mungkin kepada semua elemen mulai Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, dan koalisi partai pendukung.
Ini penting bagi presiden, guna mendapatkan input sebanyak mungkin dan seseimbang mungkin.
"Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra," ujarnya.
Namun, jika jalan ini ditempuh maka presiden sudah membuka ruang kontestasi belakang panggung "back stage" yang diyakini Heri jauh lebih efektif.
"Presiden tidak bisa menggelak lagi, bahwa ada persoalan serius dengan partai koalisi pendukung," paparnya.
Nah jika itu mampu diselesaikan dengan baik, maka keputusan apapun yang akan diambil, akan terasa lebih baik. Jika presiden mampu membangun komunikasi dengan baik dengan KIH dan PDIP khususnya, Heri yakin soal BG ini akan bisa terselesaikan.
Jika itu ditempuh, maka presiden Jokowi akan selamat di mata publik dan sejalan dengan koalisi pendukung.
"Toh presidennya adalah Jokowi," pungkas doktor muda ilmu komunikasi politik ini.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyelidik KPK Terancam Dipolisikan, Kuasa Hukum Kerepotan
Redaktur : Tim Redaksi