jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyayangkan bobolnya pertahanan Indonesia dari serangan PMK (penyakit mulut dan kuku) bagi hewan ternak.
Menurut Johan, hal ini patut dipertanyakan, terutama sebaran wabah yang sangat cepat di seluruh pelosok negeri.
BACA JUGA: Tekan Wabah PMK, Mentan SYL Minta Pemda Optimalkan Peran Puskeswan
“Saya mempertanyakan kinerja pemerintah dalam hal monitoring dan evaluasi (monev) tentang PMK ini, Kementan harus menyampaikan data monev PMK dari hasil tes Lab selama lima tahun terakhir. Hal ini untuk melihat kemampuan kewaspadaan dini negara kita dari serangan wabah PMK sehingga hari ini menjadi wabah yang menakutkan semua orang,” ujar Johan Rosihan saat mengikuti Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).
Johan menambahkan ada dugaan selama ini pemerintah abai melakukan kewaspadaan melalui tes PMK pada hewan ternak. Oleh karena itu, ketika muncul kasus dan dilakukan testing yang cukup masif maka terbukti di banyak provinsi telah terjangkit wabah PMK.
BACA JUGA: Mentan Terbang Langsung ke Lampung untuk Koordinasi Pengendalian Wabah PMK
Untuk itu, politikus PKS ini mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi khusus kepada peternak untuk menanggulangi penyakit PMK. Sebab, saat ini telah menyebar ke 15 provinsi dan perlu diwaspadai akan terus meluas jika tidak ada langkah jitu untuk memutus rantai peyebarannya.
Johan menjelaskan maksud dari kompensasi ini adalah untuk melindungi peternak agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu.
BACA JUGA: Warning: Wabah PMK, Sumsel Masuk Status Kuning
“Ini sebagai strategi kerja sama untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan peternak yang rugi akibat PMK dan sekaligus upaya jitu untuk mengendalikan PMK karena hewan yang sakit dapat segera dimusnahkan agar tidak menyebar luas,” ucap Johan.
Legislator Senayan ini meminta pemerintah tidak meremehkan dampak sebaran PMK ini dengan hal-hal yang hanya bersifat simbolik dengan kampanye makan sate dan lain-lain serta panduan penanganan yang keliru seperti pemberian obat dan vitamin bagi ternak yang sakit.
Johan meminta Menteri Pertanian mengikuti pendapat dari ahli kesehatan hewan, yang perlu dipahami bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh, namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi carrier (pembawa) virus PMK ke hewan lain yang sehat.
“Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak,” cetus Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menilai Pemerintah telah gagal melakukan deteksi dini sehingga penyebaran PMK terjadi begitu cepat.
Dia mengingatkan sebentar lagi akan masuk momen Iduladha dan pemerintah harus punya konsep untuk mengontrol pergerakan sapi yang berasal dari daerah wabah tidak masuk ke Kawasan yang masih bebas PMK.
Menurutnya, penutupan jalur lalu lintas ternak secara menyeluruh juga pasti berdampak merugikan peternak pada moment iduladha sehingga kontrol ketat pergerakan secara akurat penting untuk dilakukan” urai Johan.
Johan meminta Kementan untuk meninjau ulang upaya pengobatan berupa bantuan obat, vaksinasi, APD dan cairan disinfektan, karena menurut banyak pakar bahwa hal tersebut tidak efektif mencegah penularan PMK.
“Bekerjalah atas dasar ilmu pengetahuan dan data yang akurat, dan tolong hentikan gimmick bahwa kematian ternak akibat PMK ini persentasenya kecil dan hanya terjadi pada ternak muda,” tegas Johan.
Kementan seharusnya merangkul semua stakeholders untuk bahu membahu mencegah hewan terinfeksi serta mengontrol pergerakan hewan secara akurat dan bukan memilih metode pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan,” kata Johan Rosihan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari