Aturan Baru BPJS Kesehatan demi Efisiensi, tak Masuk Akal!

Selasa, 31 Juli 2018 – 08:25 WIB
Pasien pengguna BPJS Kesehatan sedang menjalani perawatan di Kelas III di salah satu Rumah Sakit Pemerintah di Kab Takalar beberapa waktu lalu. Foto: TAWAKKAL/FAJAR/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak BPJS Kesehatan menyebut tujuan mengeluarkan tiga aturan baru yang dituangkan dalam tiga perdiyan (Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan) untuk mengejar efisiensi senilai Rp 360 miliar.

Seperti diketahui ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan itu bernomor 2/2018 terkait katarak, nomor 3/2018 terkait penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi sehat, dan nomor 5/2018 terkait pelayanan rehabilitasi medik.

BACA JUGA: Tujuan Terbitnya Aturan Baru BPJS Kesehatan, Ternyata!

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengaku kaget dengan informasi ada nilai potensi efisiensi Rp 360 miliar di balik pembatasan-pembatan layanan. ’’Kalau efisiensinya Rp 3,4 trililun itu baru masuk akal,’’ katanya.

Dia menegaskan potensi efisiensi itu tidak sebanding dengan pengurangan atau pembatasan layanan.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Ambil Alih Masalah BPJS Kesehatan

Dia menegaskan dari pada mengatur soal pembatasan-pembatasan layanan tersebut, BPJS Kesehatan berfokus pada upaya menagih tunggakan hutang.

Dia mengatakan per 31 Mei 2018 tunggakan piutang BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,4 triliun. Jika berhasil menagih seluruh piutang tersebut, maka nilai uangnya jauh lebih besar ketimbang hasil efisiensi yang mengorbankan layanan untuk peserta.

BACA JUGA: Pengda IFI DKI Jakarta Tolak Aturan Baru BPJS Kesehatan

Timboel menuturkan BPJS Kesehatan memiliki tugas kendali mutu dan biaya. Menurutnya jika akhirnya BPJS Kesehatan membatasi sejumlah pelayanan, itu berarti tidak melakukan kendali mutu.

BACA JUGA: Tujuan Terbitnya Aturan Baru BPJS Kesehatan, Ternyata!

Dia mengatakan BPJS Kesehatan sebaiknya melakukan kendali biaya, khususnya terkait besaran klaim, ketimbang efisiensi yang berujung pembatasan layanan. (wan)

Data BPJS Kesehatan

Peserta : 199.820.183 orang

Biaya pelayanan kesehatan (2014-2017) : Rp 250 triliun

Rawat jalan di RS 2017 : 64,4 juta kasus

Klaim pembiayaan bayi baru lahir sehat 2017 : Rp 1,17 triliun

Klaim pembiayaan operasi katarak 2017 : Rp 2,65 triliun

Klaim rehabilitasi medic dan fisioterai 2017 : Rp 966 miliar

Potensi efisiensi dari tiga regulasi layanan baru : Rp 360 miliar

Sumber : BPJS Kesehatan

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Minta Pihak BPJS Kesehatan Terbuka


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler