Aturan Koalisi Tak Jelas

JAKARTA - Rangkaian koalisi sejumlah partai politik tetap tak bakal mampu menciptakan pemerintahan yang solid selama tidak ada aturan yang tegas mengatur model perkoalisian

Seperti model koalisi yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tetap ada saja sejumlah partai pendukung yang sikapnya malah menentang kebijakan pemerintah

BACA JUGA: Wiranto Optimistis Rebut Tiket Capres Ketiga

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyebutkan, hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang jelas.

"Metode komunikasi antarpartai pendukung pemerintah tidak ada," ungkap Fahri Hamzah dalam diskusi di ruang wartawan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Selasa (24/2)Dia menceritakan, para partai pendukung pemerintahan SBY-JK hanya pernah bertemu 2 kali yang dilakukan di awal-awal kekuasaan pemerintahan SBY-JK.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR itu mengusulkan, perlu dirumuskan juga kesepakatan tertulis yang ditandatangani seluruh partai pendukung pemerintah, mengenai apa yang boleh dilakukan dan dilarang

BACA JUGA: Demokrat Anggap Pelibatan Anak Tak Masalah

"Kalau usai makan pagi bersama lantas menyatakan telah menjalin koalisi, itu omong kosongBila partai A ketemu partai B, kalau menyatakan berkoalisi harus ada dokumennya, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa ditagih," ujarnya.

Pernyataan Fahri didukung politisi Partai Demokrat, Sutan Batoegana

BACA JUGA: Golkar Sindir Iklan PKS

Dikatakan, selama ini Partai Demokrat sabagai penyokong utama pemerintahan SBY-JK sering dibuat bingung dengan sikap partai pendukung yang kerapkali malah menentang kebijakan pemerintah"Karena koalisinya nano-nano, kita sering dibuat pening," ujar Sutan.

Agar pemerintahan hasil pemilu 2009 bisa kuat, maka koalisi partai pendukung pemerintah harus punya kekuatan suara mayoritas di DPR"Biar bila pemerintah mengatakan A, parlemen mengatakan AKalau pemerintah mengatakan B, parlemen mengatakan B," kata Sutan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) DR Firmanzah menjelaskan, aturan yang mengikat partai pendukung pemerintah itu juga sekaligus bisa menjaga agar partai bersikap konsistenAlasannya, kata Firmanzah, konsistensi sikap merupakan salah satu kunci partai untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat"Selain konsisten, partai harus bersikap jujurKalau pemerintah berhasil, ya katakan berhasilKalau gagal, katakan gagalJangan memanipulasi data karena masyarakat sudah cerdas," urainya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Tumbuh Tanpa Politik Uang