jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun saat ini belum ada kesimpulan Atut melakukan pencucian uang.
"Sepanjang kalau ditemukan bukti-bukti yang firm bahwa ada dugaan TPPU tentu bisa dikenakan TPPU. Tapi sampai hari ini belum ada sangkaan TPPU ke Atut," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Selasa (4/2).
BACA JUGA: Susno Cicil Pengganti Korupsi Pilkada Jabar
Selain Atut, KPK juga membuka peluang menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal dengan TPPU. Penerapan TPPU untuk Rusli bisa didapatkan dari bukti-bukti di persidangan.
"Nanti kita lihat hasil persidangan seperti apa. Dalam persidangan bisa muncul fakta-fakta. Nazar misalnya setelah proses itu kena TPPU," kata Johan.
BACA JUGA: DPD Dukung Saksi TPS dengan Dana Negara
Ketika disinggung apakah Atut dan Rusli belum dijerat pencucian uang karena keduanya Politikus Golkar, Johan membantahnya. Menurutnya penyidik bisa menjerat Atut dan Rusli dengan dugaan pencucian uang asal ada dua alat bukti yang cukup.
"Penyidik dasarnya kan bukti. Kalau ditemukan dua alat bukti cukup yang kemudian disimpulkan bahwa ada bukti diduga melakukan TPPU tentu akan di-TPPU kan. Jadi enggak ada hubungannya dengan Golkar atau partai," tandasnya.
BACA JUGA: Pengamat : Capres-kan Jokowi, PDIP Gali Kuburan Sendiri
Seperti diketahui, Atut merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.
Dia juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
Sementara itu, Rusli merupakan terdakwa kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) PON ke XVIII Riau dan korupsi pengesahan pemanfaatan hasil hutan kayu Pelalawan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencucian Uang Wawan, KPK Geledah Rumah Atut
Redaktur : Tim Redaksi