jpnn.com - JAKARTA – Pendaftaran PPPK 2024 juga menjadi peluang bagi para honorer bodong untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Sempat digembar-gemborkan akan dilakukan audit data honorer secara menyeluruh, bukan acak, ternyata menjelang pendaftaran PPPK 2024, data jumlah honorer di database BKN tidak mengalami pengurangan.
BACA JUGA: Wahai Honorer, Jangan Terbuai Janji Semua jadi PPPK, Simak Alasannya
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8), menyebutkan jumlah honorer.
Dijelaskan bahwa berdasar pendataan pada 2022, jumlah honorer mencapai 2,3 juta.
BACA JUGA: PPPK 2024 Menampung 1,03 Juta Honorer, Sisanya Dibiarkan Terlunta-lunta?
Dari jumlah tersebut, sebanyak 571 ribu honorer sudah menjadi PNS dan PPPK.
Dengan demikian, kata Aba Subagja, hingga 2024 ini masih tersisa sekitar 1,7 juta non-ASN atau honorer.
BACA JUGA: Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Ada Imbauan untuk Honorer, Jangan Disepelekan ya
Dari data yang disampaikan Aba tersebut, berarti audit tidak berpengaruh pada jumlah honorer. Honorer di database BKN yang masih 1,7 juta, statusnya sama, yakni sama-sama bisa mendaftar seleksi PPPK 2024 dan berpeluang diangkat menjadi PPPK.
Pada Raker tersebut, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera sempat mempertanyakan hasil audit terhadap 1,7 juta honorer.
Mardani, yang sejak jauh hari sudah getol menyuarakan pentingnya audit honorer, bersuara lagi untuk mengingatkan KemenPANRB dan BKN agar hanya honorer asli yang diangkat jadi PPPK.
“Bukan honorer siluman yang diangkat dengan pertimbangan politis, bukan teknokratis,” kata Mardani.
Karena itu, Mardani meminta Menteri Anas menjelaskan hasil audit honorer.
“Update-nya bagaimana, Pak Menteri?” tanya Mardani, anggota Fraksi PKS itu.
Nah, pada raker tersebut, Menteri Anas tidak secara gamblang menjelaskan hasil audit. Tidak juga menyebutkan berapa jumlah honorer bodong hasil temuan audit.
Menteri Anas malah mengatakan bahwa audit yang dilakukan tidak terlalu ketat, dengan alasan para honorer sudah mengabdi.
“Audit tidak terlalu ketat karena mereka sudah bekerja,” kata Menteri Anas.
Para anggota Komisi II DPR RI juga tidak mempertanyakan lebih lanjut mengenai pernyataan Menteri Anas tersebut.
Padahal, salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Azwar Anas, BKN, dan sejumlah instansi terkait lainnya di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 September 2023, ialah audit data honorer dilakukan secara menyeluruh, bukan acak.
Hal tersebut tertuang di poin 3 kesimpulan raker pada 2023 itu, yang menyatakan: Komisi II DPR RI meminta kepada KemenPAN-RB melakukan audit menyeluruh terkait data honorer/non-ASN dengan melibatkan BKN dan BPKP.”
Poin tersebut masuk kesimpulan raker, atas permintaan MenPAN-RB Azwar Anas agar pihaknya diberi amanat oleh Komisi II DPR untuk melakukan audit data honorer secara menyeluruh.
Saat itu Anas menegaskan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dari proses seleksi PPPK, meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi.
“Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di-takedown,” tegas MenPAN-RB Anas.
Menteri Anas juga mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit secara acak, telah menemukan data honorer tidak valid. Padahal, data honorer sudah dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Karena itu perlu dilakukan audit honorer secara menyeluruh agar didapatkan data valid. Audit dilakukan juga demi honorer asli, yang sudah lama mengabdi dengan gaji yang tidak seberapa.
Jangan sampai malah honorer bodong yang menjadi ASN PPPK.
“Karena (dengan adanya honorer bodong, red) pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama, disalip,” kata Azwar Anas saat raker 13 September 2023.
Belakangan, Menteri Anas menjanjikan seluruh honorer yang ada di database BKN bakal mendapatkan NIP PPPK.
"Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalau pun tes itu hanya formalitas," kata MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu, 13 Maret 2024.
Terkait audit, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto juga menerangkan bahwa BKN melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap seluruh tenaga non-ASN atau honorer yang terdapat dalam pangkalan data BKN.
“Karena jumlahnya cukup banyak mencapai 1,7 juta orang, proses verval dilakukan oleh BKN bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana BPKP fokus pada aspek (bukti, red) pembayaran,” jelas Haryomo saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 14 Maret 2024, dikutip dari keterangan resmi Humas BKN.
Nah, perkembangan terbaru, KemenPAN-RB justru meminta seluruh honorer ikut mendaftar seleksi PPPK 2024.
Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan BKN maupun tercecer diharapkan ikut seleksi PPPK.
"Honorer di semua instansi, ayo mendaftar PPPK 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar, " kata Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja, Sabtu (31/8).
Aba menjelaskan, sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, pengangkatan honorer akan diselesaikan tahun ini. (sam/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu