jpnn.com - JAKARTA - Kinerja Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung kembali mendapat sorotan negatif. Terlebih karena Jaksa Agung Prasetyo belum melantik Jaksa Agung Muda Pengawasan definitif. Hingga saat ini Jamwas Kejagung masih diisi pelaksana tugas Jasman Panjaitan.
Peneliti Indonesia Justice Watch, Fajar Trio Winarko mengatakan, sejak bidang pengawasan dijabat pelaksana tugas (Plt), banyak kasus dugaan oknum jaksa pemeras dibiarkan begitu saja alias mangkrak.
BACA JUGA: Belum 15 Hari, Politikus Golkar Ini Sudah 2 Kali Digarap KPK, Ada Apa?
“Laporan masyarakat seakan ditimbun begitu saja,” kata Fajar di Jakarta, Selasa (29/9).
Ia mencontohkan, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum petinggi di Kejati Riau beberapa waktu lalu terhadap beberapa SKPD di sana hilang begitu saja. Padahal Komisi Kejaksaan sudah memberikan rekomendasi.
BACA JUGA: Jaksa Agung: Tak Ada Kepentingan Politik
Kemudian, dugaan pemerasan penanganan kasus refurbish part PLN dan masih banyak lagi.
“Presiden Joko Widodo harus tahu ini,” kata Fajar.
BACA JUGA: Ternyata Mantan Pimpinan KPK Itu Ditawari jadi Komut BTN, tapi...
Dia pun mengatakan, peran pengawasan di kejaksaan kerap tebang pilih dalam melakukan penanganan kasus yang melibatkan jaksa.
Menurutnya, dugaan pengawasan di kejaksaan biasa digunakan sebagai alat kepentingan untuk investasi jabatan sepertinya sudah menjadi rahasia umum.
“Bahkan sebagian jaksa yang lemah dijadikan korban atau tumbal untuk dipersalahkan. Ya semacam dipaksakan menjadi kambing hitam,” imbuhnya.
Karenanya, IJW mendesak Presiden memerintahkan Menkopolhukam untuk mengevaluasi serta mengaudit kinerja pengawasan Kejagung serta Jaksa Agung Prasetyo.
Menurut Fajar, jika Jokowi ingin revolusi mental terjadi di kejaksaan, perintahkan Menkopolhukam mengaudit serta mengevaluasi kinerja Plt Jamwas serta jajarannya.
“Begitu juga dengan kinerja Jaksa Agung. Perbaiki dulu SDM di Kejaksaan, jangan hanya sibuk dengan pencitraan,” paparnya.
Fajar menyayangkan jika sumber daya manusia yang ada di bidang pengawasan tidak kapabel dan berintegritas. Disamping itu, pengawasan di Kejagung kerap memposisikan sebagai pengadilan sosial yang kadang menyebabkan demoralisasi jaksa.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Pimpinan KPK Ini Sambangi BUMN, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi