Australia akan tetap tenang menanggapi kemarahan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, atas sikap negara-negara Barat terhadap Perjanjian Keamanan negaranya dengan Tiongkok.

"Kami diancam akan diinvasi," ujar PM Sogavare dalam pidato di parlemen pada hari Selasa, menyinggung sikap negara-negara Barat setelah ditandatanganinya perjanjian dengan Tiongkok pekan lalu.

BACA JUGA: WHO: Hampir 15 Juta Orang Meninggal karena COVID-19 Selama Dua Tahun Terakhir

Pada hari Kamis (05/05), PM Australia Scott Morrison menanggapi pidato PM Sogavare dan menyangkal adanya keinginan Australia melakukan invasi ke Kepulauan Solomon.

"Sama sekali tidak benar," kata PM Morrison saat ditanya wartawan.

BACA JUGA: Senat Amerika Serikat Setujui Putri John F Kennedy Jadi Duta Besar untuk Australia

Negara-negara Barat terutama Australia dan Amerika Serikat telah menyatakan keberatan mereka atas adanya Perjanjian Keamanan antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok.

Mereka khawatir Kepulauan Solomon akan dijadikan pangkalan militer Tiongkok dalam usaha memperluas dan mengukuhkan pengaruhnya di kawasan Pasifik.

BACA JUGA: Balita Nevaeh Austin Tak Sadarkan Diri Setelah Tertinggal Enam Jam di Dalam Bus Sekolah di Queenslad

Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, juga mengatakan dia tak melihat komentar PM Sogavare ditujukan ke Australia, negara yang memiliki pasukan militer dan personel polisi di Kepulauan Solomon.

"Saya dapat memahami tekanan yang dialami PM Manasseh Sogavare saat ini, tapi seperti yang dia katakan sendiri, dia punya teman baik di Australia," kata Menteri Dutton.

"Kami belum diminta untuk menarik mundur pasukan militer dari sana," tambahnya.

Pakta keamanan Kepulauan Solomon dan Tiongkok telah menjadi isu utama bagi Pemerintahan Scott Morrison, yang menghadapi kritik partai oposisi bahwa Australia kini "kurang aman" akibat perjanjian itu.

Dalam debat pemilu pada hari Kamis, oposisi Partai Buruh mengatakan hubungan dengan Kepulauan Solomon telah memburuk, sehingga Australia perlu berinvestasi lebih banyak dalam diplomasi Pasifik.

Meskipun rincian pakta tersebut belum diungkapkan, PM Sogavare telah mengesampingkan bakal hadirnya pangkalan militer Tiongkok di sana.

Ia mengatakan perjanjian hanya mencakup kehadiran aparat polisi Tiongkok untuk melindungi proyek-proyek mereka di Kepulauan Solomon, karena kesepakatan dengan Australia tidak memadai.

PM Sogavare mengkritik Australia karena menyebut kawasan Pasifik sebagai "halaman belakang" mereka.

Menurut dia, istilah ini menghina dalam budaya lokal, di mana halaman belakang digunakan untuk memelihara ayam, babi, dan sampah.

"Kami akan bekerja secara konstruktif dan sabar. Kami akan bekerja secara profesional dan tenang," kata PM Morrison dalam salah satu acara TV.

PM Sogavare membuat komentar tentang ancaman invasi saat debat di parlemen dan sebagai tanggapan atas kritik terhadap pakta keamanan dari partai oposisi negaranya, pemimpin provinsi, dan media lokal.

Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, mengatakan perjanjian dengan Tiongkok "tidak merusak kesepakatan keamanan kami dengan Australia". Bukan perjanjian yang pertama

Pakta baru antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang telah memicu kekhawatiran di Australia dan Amerika Serikat bukanlah perjanjian keamanan pertama yang ditandatangani Beijing dengan negara Pasifik.

Namun, sejumlah pengamat menyebut kesepakatan Beijing dan Honiara bulan lalu "berbeda secara kualitatif" dan konteks geopolitik juga telah berubah.

Beijing dan Fiji menandatangani kesepakatan kerjasama kepolisian pada tahun 2011, dan kesepakatan lain pada tahun 2014 tentang masalah pertahanan seperti pengawasan perbatasan, peralatan, dan pelatihan.

Beijing menawarkan pembangunan fasilitas Angkatan Laut Fiji pada tahun 2015, menyumbangkan kapal pengintai hidrografik pada tahun 2018 dan 47 kendaraan militer pada tahun 2020.

Selama dekade terakhir, Beijing telah memasok sumber daya polisi dan militer ke Vanuatu, Samoa, Kepulauan Cook, dan bahkan Papua Nugini.

Australia sendiri menjauhkan diri dari Fiji setelah kudeta militer pada 2006, untuk mendorong negara Pasifik itu kembali ke Pemilu demokratis.

PM Sogavare telah menepis ketakutan besar Australia akan hadirnya pangkalan militer Tiongkok di negaranya.

Namun, naskah pakta keamanan belum dipublikasikan dan draf yang bocor menunjukkan pasukan militer Tiongkok dapat dikerahkan ke Kepulauan Solomon untuk melindungi kepentingan Tiongkok di sana.

Laporan tambahan oleh Marian Faa

Reuters/ABC

Diproduksi oleh Farid Ibrahim untuk ABC Indonesia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengalaman Warga Asal Indonesia Memilih Caleg dalam Pemilu Australia