Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne membatalkan perjanjian proyek infrastruktur Tiongkok dengan negara bagian Victoria. (ABC News: Nick Haggarty)
Pemerintah Federal Australia membatalkan perjanjian proyek infrastruktur antara negara bagian Victoria dengan Tiongkok.
Keduanya mencapai kesepakatan melalui skema 'Belt and Road Initiative' atau BRI.
BACA JUGA: Nenek di Sydney Kaget Menang Undian Rp 400 Miliar
Menteri Luar Negeri Marise Payne membela keputusan ini dan menyatakan pihaknya tidak ingin Tiongkok membalas dengan menjatuhkan sanksi dagang.
"Australia bertindak untuk kepentingan nasionalnya, kami sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan ini," ujar Menlu Marise kepada ABC.
"Ini bukan menyangkut negara tertentu dan jelas tidak dimaksudkan untuk mengganggu hubungan Australia dengan negara manapun," katanya.
Sejak berlakunya Undang-undang baru, keputusan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Pemerintah Federal Australia yang dapat menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh negara bagian, pemerintah kota, dan universitas negeri dengan negara lain.
BACA JUGA: Angka Hukuman Mati di Dunia Turun Tahun Lalu, Namun Meningkat di Beberapa Negara
Perjanjian antara negara bagian Victoria dan Tiongkok untuk BRI diperbarui tahun 2019 untuk mengerjakan berbagai proyek infrastruktur.
Proyek-proyek BRI yang dibiayai Tiongkok di berbagai negara meliputi pembangunan pelabuhan, jaringan pipa, rel kereta api dan jalan raya.
Menanggapi keputusan pemerintah Australia, Kedutaan Besar Tiongkok di Canberra menyebutnya sebagai langkah yang tidak beralasan dan provokatif.
"Hal ini semakin menujukkan bahwa Pemerintah Australia tidak tulus dalam meningkatkan hubungan Tiongkok-Australia," demikian pernyatan Kedubes Tiongkok.
"Keputusan ini hanya akan semakin merusak hubungan bilateral dan hanya akan merugikan diri sendiri," tambahnya.
Skema BRI yang diluncurkan Tiongkok sejak beberapa tahun lalu telah memicu kontroversi, dan para kritikus menyebutnya sebagai jebakan utang bagi negara penerimanya.
Perjanjian antara negara bagian Victoria dan Tiongkok dalam skema BRI tidak menyebutkan proyek secara spesifik dan juga tidak mengikat secara hukum.
Namun, menteri-menteri di lingkungan Pemerintah Federal Australia secara pribadi menyesalkan perjanjian ini akan memecah belah sikap domestik Australia terhadap proyek BRI.
Selain itu juga akan menghambat Australia untuk menekan negara lain agar jangan menyetujui skema BRI yang ditawarkan Tiongkok. Perjanjian dengan Iran, Suriah juga dibatalkan
Selain dengan Tiongkok, perjanjian antara Departemen Pendidikan Victoria dan pemerintah Iran juga turut dibatalkan.
Begitu pula dengan nota kesepakatan kerjasama bidang sains dengan Kementerian Pendidikan Suriah yang ditandatangani pada tahun 1999.
"Saya memandang empat perjanjian ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia," kata Menlu Marise.
Menteri Luar Negeri Bayangan, Penny Wong menuding Pemerintah Australia kini justru semakin tergantung pada Tiongkok.
"Di bawah pengawasan (Perdana Menteri) Scott Morrison, perdagangan Australia justru semakin tergantung pada Tiongkok," katanya.
"Pemerintahan Morrison sekarang harus menjalin hubungan konstruktif dengan negara bagian untuk mengatasi dampak UU baru ini," tambah Senator Penny.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemandangan Memilukan di India, Kremasi Massal Gegara COVID-19