jpnn.com, CANBERRA - Pengadilan di Australia pada Senin menggunakan UU baru sebagai dasar menolak langkah pemerintah Rusia menyewa lahan untuk pembangunan kedutaan baru.
Hakim Pengadilan Tinggi Jayne Jagot mengatakan dalam sidang: "Hukum parlemen harus didahulukan," lapor ABC News.
BACA JUGA: Dubes Lyudmila Berkolaborasi dengan ATVI Saat Perayaan Hari Nasional Rusia
Rusia minggu lalu meluncurkan kasus hukum resmi terhadap Australia tentang pembatalan sewa Moskow atas tanah untuk membangun gedung kedutaan baru di Canberra.
Hakim Jagot juga menemukan klaim Rusia "tidak jelas dan samar untuk memberikan bukti potensi kerusakan."
BACA JUGA: Rusia Diguncang Kudeta, Begini Reaksi Amerika
Rusia menentang UU baru, berpendapat bahwa hal itu “tidak konstitusional dan harus dinyatakan tidak sah.”
"Efek keseluruhan harus diberikan pada tindakan tersebut, dan permohonan putusan pengadilan ditolak," katanya dalam keputusannya.
BACA JUGA: Melanggar Izin Tinggal Terbatas, 1 WN Rusia Dideportasi Imigrasi Denpasar
"Tidak ada dasar yang tepat untuk perintah sela seperti yang diminta oleh (Rusia)," kata Jagot.
Pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Anthony Albanese minggu lalu bergegas membuat UU baru untuk membatalkan sewa untuk Kedutaan Besar Rusia.
"Pemerintah menerima saran keamanan yang sangat jelas mengenai resiko dari kehadiran kedutaan baru Rusia yang dekat dengan parlemen, " kata Perdana Menteri Australia mengatakan tentang menyewakan tanah untuk Kedutaan Besar Rusia.
Seorang diplomat Rusia terlihat berada di sebidang tanah di daerah Yarralumla di Canberra.
Rusia mengatakan kepada pengadilan pihaknya telah menghabiskan sekitar 8,2 juta dolar AS (sekitar Rp 123 miliar) untuk pembangunan dan pekerjaan terkait sejak tanah tersebut disewakan pada Desember 2008.
Perselisihan meningkat pada akhir Agustus ketika Otoritas Ibu Kota Nasional Australia meminta Kedutaan Besar Rusia mengosongkan lokasi di Yarralumla "ketika pekerjaan pembangunan untuk komplek diplomatik baru itu sedang berlangsung."
Namun, Rusia menentang keputusan otoritas di pengadilan federal Australia dan menang.
Hal itu membuat pemerintahan Albanese mengajukan dan membuat UU baru disahkan "untuk menghentikan secara permanen pembangunan gedung kedutaan yang baru." (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif