Awalnya PDIP yang Usulkan Gaji Presiden Naik

Sabtu, 19 September 2015 – 08:26 WIB
Gedung Wakil Rakyat. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, sampai saat ini fraksi Golkar belum menentukan sikap apakah menerima atau menolak kenaikan tunjangan. Pasalnya Golkar belum mengelar rapat fraksi.

"Yang menolak baru per individu. Sikap resmi fraksi belum ada," jelasnya.

BACA JUGA: Agung Laksono: Hati Rakyat Akan Terluka

Wakil ketua Badan Legislatif itu mengatakan menolak wacana kenaikan tunjangan itu. Sebab kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan. Menurut dia, anggota dewan  harus menunjukkan sense of crisis-nya.

Dia meminta kebijakan itu dikaji lagi oleh pemerintha dan DPR. revisi itu  isa dilakukan lantaran saat ini APBN 2016 masih belum di ketok palu.

BACA JUGA: Politikus PAN: Kan DPR juga Pejabat Negara

Namun, anggota komisi IV itu juga mengkritik Presiden Joko Widodo dan partai pemenang pemilu PDIP. Sebab, awalnya PDIP mengusulkan kenaikan gaji presiden pada pemerintah dengan imbalan kenaikan tunjangan DPR.

Nah, untuk melihat respon dari masyarakat, tunjangan DPR yang lebih dulu disorot. Ternyata memicu perdebatan yang pelik di publik. "Jangan DPR yang dijadikan tes awal dong," tuturnya. (aph/bay)

BACA JUGA: Itu Namanya Cari Muka

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... TEGAS: Lahan Terbakar Diambil Negara


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler