jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardianto mengatakan pihaknya dalam posisi sulit ketika sebagian anggaran pilkada bersumber dari APBD. Apalagi petahana ikut dalam perhelatan pilkada.
Biasanya, menurut Juri, anggaran pilkada dari APBD jadi alat bargaining bagi petahana.
BACA JUGA: Kemendagri Pahami Usulan DPR, DPD dan DPRD
“Bukan perkara mudah bagi KPU ketika anggaran pilkada bersumber dari APBD, sebab anggaran pilkada dari APBD sering dijadikan alat oleh petahana untuk mengatur-atur pilkada,” kata Juri dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Polemik Revisi UU Pilkada” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Kalau KPU mau ikut aturan petahana dalam sebuah pilkada, lanjutnya, anggaran KPU pasti ditambah dan pencairannya pasti cepat. Sebaliknya, kalau KPU coba-coba untuk bersikap profesional dan netral, maka anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD ala kadarnya saja.
BACA JUGA: Ssst..Ada yang Pengin Ketum Golkar Dipilih Aklamasi
“Sudah begitu, sulit mencairkannya. Ini kan repot, ya?,” tegasnya.
Apalagi daerah pikada terbilang kabupaten tertinggal. “Makin bertambah syaratnya karena dengan alasan kabupaten miskin, KPU harus menerima saja,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Gara-gara Dua Pasal, Negosiasi Pemerintah dan DPR Alot
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabinet Baru Sudah Disiapkan
Redaktur : Tim Redaksi