jpnn.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan bahaya politik identitas menjelang Pemilu 2024.
Politik identitas seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi instrumen politik untuk memecah belah.
BACA JUGA: Konon Pemilih Prabowo di Sulsel Masih Solid
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan bahaya politik identitas bagi Indonesia, terutama menjelang pesta demokrasi.
Politik identitas menjadi berbahaya jika disalahgunakan untuk instrumen politik kebencian guna memunculkan potensi polarisasi di masyarakat.
BACA JUGA: Kader Partai Ummat Bergerak di NTT dan Sulut
“Seharusnya identitas untuk memperkuat persatuan dan bukan untuk politik pecah belah,” kata Juri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/12).
Eks ketua KPU itu menuturkan bahwa politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan menjelang Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kasus Meme Stupa Mirip Jokowi, Roy Suryo Lumayan Lama di Penjara
Hal itu karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.
Juri merespons positif langkah Bawaslu yang telah menganalisis isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan kegiatan politik identitas.
“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” kata Juri Ardiantoro.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam