jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio meyakini langkah sejumlah penggagas gerakan #2019GantiPresiden menggelar deklarasi di sejumlah daerah sejauh ini masih sesuai konstitusi.
Para penggagas gerakan itu menjalankan hak sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi di depan umum. "Namun, pengusung gerakan #2019GantiPresiden juga perlu berhati-hati," ujar Hendri kepada JPNN, Kamis (30/8).
BACA JUGA: Deklarasi #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi Dibatalkan
Pengajar di Universitas Paramadina ini mengingatkan, isu yang disuarakan gerakan #2019GantiPresiden sangat seksi, sehingga rawan disusupi pihak yang memiliki agenda tersendiri terhadap Indonesia ke depan.
"Jadi penting untuk selalu berhati-hati, jangan sampai disusupi oleh kelompok yang berusaha menenggelamkan Indonesia, mengganti Pancasila dan UUD 45," ucapnya.
BACA JUGA: Jangan Lebay Menyikapi #2019GantiPresiden, Rugi Sendiri
Founder lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini kemudian mencontohkan kelompok yang ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi khilafah, bukan tak mungkin berusaha menyusup ke dalam gerakan #2019GantiPresiden.
"Pemimpin gerakan #2019GantiPresiden harus mampu menjaga agar gerakannya tetap steril dari rongrongan orang yang tak bertanggung jawab dan yang ingin menghancurkan Indnesia," pungkas Hendri. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Kemesraan di TMII Bisa Turunkan Tensi #2019GantiPresiden
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komentari #2019GantiPresiden, Kapitra Ampera Bela Polisi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang