Awas, Indonesia Terancam Krisis Pangan

JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan dan liberalisasi pertanian menjadi sorotanTerlebih lagi, saat ini dunia menghadapi krisis pangan

BACA JUGA: Menpera Minta Pengembang Bangun Perumahan di Perbatasan

Yang lebih mengkhawatirkan, pasar bahan pangan di Indonesia hanya dikuasai pihak-pihak tertentu.

Kehkawatiran itu terungkap dalam diskusi bertema "Politik Ketahanan Nasional" di kantor DPP PKB, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/2)Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyatakan bahwa pemerintah tidak berdaya mengendalikan harga pangan yang pokok bagi rakyat

BACA JUGA: Kisruh Mesir Bakal Dongkrak Harga Minyak

"Bulog juga tak berdayaKondisi ini diperburuk dengan pasar yang belum sempurna

BACA JUGA: Pajak Dinaikkan, Pariwisata Batam Terancam

Pasar utama kita hanya dikuasai segelintir pelaku," kata Khudori

Khudori yang juga yang juga anggota Dewan Ketahanan Pangan itu menyebut beberapa komoditas pangan seperti beras, gula, terigu, hingga minyak goreng, hanya dikuasai kalangan tertentuUntuk beras, sebut Khudori, sampai saat ini yang dijadikan referensi adalah harga beras di Pasar Induk Cipinang"Tapi itu pun dikuasi beberapa gelintir pedagang saja," ucapnya.

Demikian pula dengan gula"Gula sampai saat ini hanya dikuasai kelompok Delapan SamuraiItu betul, mereka menguasai dari produksi sampai impor," tudingnya.

Sedangkan untuk terigu, imbuh Khudori, hanya ada empat perusahaan yang menguasai pasar terigu di tanah air"Bahkan satu perusahaan bisa menguasai 70 persen pasaran terigu," kata Khudori tanpa menyebut nama perusahaan itu.

Persoalan lain, sambung Khudori, daya beli masyarakat juga terbatasKekhawatiran lain adalah ancaman besar terhadap ketahanan pangan nasionalDengan pertumbuhan penduduk hingga 1,5 persen per tahun, maka akan ada 3,5-4 juta penduduk baru yang harus diberi makan"Pada tahun 2035, kebutuhan beras kita mencapai 48 juta ton," kata Khudori menyodorkan prediksi.

Khudori menambahkan, Indonesia memerlukan penambahan sawah baru hingga 5,3 juta hektarNamun sampai saat ini konversi lahan secara masif tidak bisa digenjotSayangnya, kata Khudori, yang terjadi justru terjadi pengurangan luas sawah"Hampir 100 ribu hektar sawah kita berkurang setiap tahunnya," paparnya.

Karenanya pula Khudori meminta pemerintah untuk mengamankan panen raya pada Februari hingga Mei tahun ini"Karena bisa sangat mungkin krisis beras terjadi," paparnya.

Senada dengan Khudori, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ana Muawanah, mengatakan, negara sudah kehilangan kontrol terhadap komoditas pangan"Ini di pasar besar dan bebas, jadi sangat tergantung pelaku pesar," ucapnya.

Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, untuk negara dengan penduduk yang lebih dari 100 juta, sudah sangat berbahaya jika bahan pangan sampai diimpor"Bagaimana kalau negara yang mengekspor bahan pangan juga mengalami krisis pangan? Apa jadinya kita yang mengandalkan impor?" kata Ana.

Karenanya dalam RUU revisi tentang UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, DPR akan mendorong penguatan dan perlindungan bagi petani"Dari dulu petani dianggap bukan pekerjaan prestisiusPetani selalu dianggap profesi konvensional," kata Muawanah

Karenanya pula, kata Muawanah, perlu diusahakan agar petani bisa mendapat akses permodalan yang lebih mudahLahan ataupun tanamannya petani diharapkan juga bisa dijaminkan ke bank"Kita harus sadari pentingnya petani," tandasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Targetkan Cetak Sawah 60 Ribu Ha