Awas, Mafia Proyek Incar Program Rehab Sekolah

BOGOR—Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore mengingatkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) serius menangani program rehabilitasi 153.026 unit sekolahProgram ini harus tepat sasaran, jangan sampai dana triliunan itu malah mengalir deras ke daerah yang tidak membutuhkan.

Jefri mengimbau kepada Kemdiknas untuk melakukan pengawasan yang ketat

BACA JUGA: Remaja Perlu Diedukasi Internet Sehat

Hal ini terutama untuk menghindari  beredarnya mafia-mafia yang selalu ada di  saat proses pembangunan ataupun rehabilitasi gedung di daerah-daerah

"Kemdiknas harus waspada terhadap beredarnya mafia-mafia proyek

BACA JUGA: CSR Perusahaan Diarahkan Untuk Rehabilitasi Sekolah

Mereka itu licik dan sulit ditangkapOleh karena itu, jika pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, sebaiknya memperhatikan dan membuat satu sistem sehingga anggaran itu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” terang Jefri usai mendampingi Mendiknas M Nuh meletakkan batu pertama pembangunan SDN Babakan Madang 01, Bogor, Senin (3/10).

DPR, kata Jefri,  tidak akan "melepas" Kemdiknas begitu saja

BACA JUGA: Program Penuntasan Rehabilitasi Sekolah Dimulai

DPR akan turut bertanggung jawab atas pengawasan dalam pemakaian anggaran pendidikan.  Misalnya, Jefri mencontohkan, pada masa reses banyak anggota dewan yang terjun ke lapangan untuk memeriksa apakah program pemerintah ini berjalan baik atau tidak.

“Jadi, pemerintah jangan hanya bicara besaran anggaran yang dikeluarkan hingga triliunan, tetapi harus ada bukti nyata di masyarakatKita selaku anggota DPR kan juga pasti akan selalu mengecek ke daerah bahkan hingga Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing,apakah program pemerintah berjalan dengan baik atau tidak, ” ujarnya.

Terkait sejumlah anggota Banggar yang berurusan dengan KPK, Jefri berharap tidak akan mengganggu program – program pemerintah terutama di bidang pendidikanJika terjadi sesuatu di Banggar dan menghambat program pemerintah, maka dapat dipastikan akan mengganggu kepentingan masyarakat.

“Saya bicara seperti ini bukan karena saya anggota Banggar, tetapi itu merupakan wujud  tanggung jawab DPRJangan karena  satu dua orang anggota Banggar bermasalah, lalu masyarakat dirugikan terlebih terkait dengan urusan pendidikanIni prinsip fundamental yang harus  diperhatikanIni harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Anggap Pemda Tak Wajib Alokasikan BOSDA