BOGOR—Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengungkapkan, seluruh program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan atau pihak swasta di bidang pendidikan akan diarahkan pada rehabilitasi gedung sekolahSebab, masalah ini bukan hanya tugas pemerintah melainkan juga tanggungjawab bagi perusahaan untuk berpartisipasi.
“Jika ruang kelas sudah diselesaikan oleh pemerintah, pihak swasta bisa menyediakan fasilitas yang lain
BACA JUGA: Program Penuntasan Rehabilitasi Sekolah Dimulai
Misalkan saja, perpustakaan atau laboratorium untuk menyempurnakan fasilitas infrastruktur yang kita bangun ini,” ungkap Nuh usai acara peletakan batu pertama di di SDN Babakan Madang 01, Bogor, Senin (3/10).Namun, Nuh membantah jika imbauannnya tersebut dikarenakan anggaran Kemdiknas terbatas
“Bangunan sekolah yang rusak memang masih bisa dipakai, tetapi pemerintah ingin menyediakan sekolah yang nyaman
BACA JUGA: DPR Anggap Pemda Tak Wajib Alokasikan BOSDA
Dari situ kita rombak dan bongkar semuanyaMantan Rektor ITS ini menyebutkan, total anggaran Kemdiknas tahun 2011 untuk perbaikan atau rehabilitasi gedung sekolah sebesar Rp 2,8 triliun
BACA JUGA: 23 PTS Buka Kuliah Jarak Jauh untuk Guru
Akan tetapi, Kemdiknas juga telah menganggarkan di dalam RAPBN 2012, sehingga total keseluruhan anggaran untuk rehabilitasi sekolah mencapai sekitar Rp 20,4 triliun.Untuk pengawasan pembangunan ataupun rehabilitasi sekolah itu sendiri, Kemdiknas juga telah bekerjasama dan berkoordinasidengan pihak TNIDijelaskan, Kemdiknas sudah menyiapkan system manajemen proyekYaitu, di setiap titik sudah bisa dibuatkan suatu sistem kurva S, sehingga dari kurva itu akan dapat diketahui posisi pembangunan/rehabilitasi ada dimana, sudah mencapai berapa persen.
“Taruhlah sekarang ini sudah tanggal 3Di tanggal 3 ini jangan pula dihitung dulu bahwa tanggal 5 atau 6 besok sudah bisa kita ketahui berapa mobilisasi pasukan dan materialnyaTetapi, dari situ setiap minggunya bisa dimonitorPanglima TNI juga bisa monitor meskipun tak harus terjun langsung ke lapangan tetapi ada sistem informasi yang bisa melihat kurva S dari setiap kabupaten/kota, provinsi dan nasional,” paparnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama
Redaktur : Tim Redaksi