jpnn.com - JAKARTA - 12 gubernur di Indonesia muncul di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/1). Mereka datang untuk melakukan rapat koordinasi mengenai sektor pertambangan.
"Kita rapat koordinasi mengenai penertiban sektor pertambangan," kata Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak usai rapat di KPK, Jakarta, Jumat (7/2).
BACA JUGA: Pengembang Tunda Jual Rumah Subsidi
Awang menjelaskan, KPK melakukan koordinasi dan supervisi mengenai perizinan pertambangan di daerah. Pihak daerah, kata dia, sangat mendukung langkah yang dilakukan lembaga antikorupsi itu.
"Kami dari daerah-daerah tentu sangat mendukung. Jadi ada 12 gubernur tadi dari seluruh Indonesia," ujarnya.
BACA JUGA: Letusan Sinabung Pengaruhi Inflasi Batam
Menurut Awang, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. "Pengelolaan SDA kita itu harus benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kami sangat mendukung sekali," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi itu, KPK memberikan sejumlah rekomendasi terkait sektor pertambangan yang menjadi urusan daerah. "Ada lima langkah supaya fokus dilakukan di daerah-daerah," kata Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga hadir dalam rapat koordinasi di KPK.
BACA JUGA: Rencana Pengoperasian Busway Makin tak Jelas
Kendati demikian, Alex tidak menjelaskan secara detil mengenai rekomendasi tersebut. Namun, salah satunya terkait penertiban izin pertambangan.
"Ya penertiban saja, penertiban izin, penerbitan izin dan pengawasan. Dalam rangka penertiban minerba saja," tandasnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal di Atas 30 GT Dilarang Gunakan BBM Bersubsidi
Redaktur : Tim Redaksi