jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan informasi secara transparan mengenai rekrutmen guru.
Menurut dia, masyarakat harus tahu soal pengadaan calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
BACA JUGA: DPR: Proses Rekrutmen Pengurus Badan Zakat Harus Profesional
"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan Pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK. Dengan adanya kepastian tidak membuat Pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK," terang Azis Syamsuddin menyikapi polemik yang muncul, Jumat (26/3).
Sehingga, lanjut dia, mampu menjawab keraguan Pemerintah daerah (Pemda) dalam mengusulkan formasi guru PPPK.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin: Ini Momentum Memperbaiki Tata Kelola Hutan
Azis Syamsuddin juga berharap, Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.
"Ini mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer," ungkap dia.
BACA JUGA: Azis Minta Pemerintah Mendukung Proses Uji Klinik terhadap Vaksin Nusantara
Dalam formasi nantinya, DPR juga meminta pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI.
"Jangan hanya fokus di pusat kota. Kebutuhan utama adalah tenaga pendidi di wilayah terpencil. Sehingga ada pemerataan, ada kesetaraan dan keseimbangan," tegas Azis.
Politisi Partai Golkar ini pun meminta, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Sehingga, kata dia juga, masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.
"Sekali lagi, informasi rekrutmen ini jangan sampai bias, sebarkan. Sampaikan ke publik secara utuh. Ingat bahwa kebutuhan guru sangat mendesak," kata Azis.
DPR juga meminta pemda yang belum mengusulkan formasi guru PPPK agar secara aktif mengusulkan kepada pemerintah pusat. Hal itu juga berlaku bagi pemda yang mengusulkan PPPK di bawah angka yang seharusnya.
Menurut Azis hal itu berguna agar guru-guru honorer yang telah mengabdi dapat diikutsertakan dalam program rekrutmen satu juta guru.
"Perlu kami tegaskan, bahwa DPR tetap berkomitmen mendorong pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa melalui sistem rekrutmen," tegas dia.
Dia menyebut, banyak guru honorer di Indonesia telah mengabdi hingga puluhan tahun.
"Namun tidak mendapatkan apresiasi yang layak atas pengabdiannya," terang Azis Syamsuddin. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia