jpnn.com - JAKARTA -- Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jangan hanya sebagai pegawai negeri, tetapi harus menjadi agen perubahan. Itu sebabnya proses seleksi mahasiswa (praja) IPDN harus bersih dari KKN.
"Praja IPDN sudah mengantongi tiket untuk menjadi CPNS, dan saat lulus nanti segera ditempatkan di masing-masing pemda. Tetapi sejak 2013 penyaringan calon praja IPDN juga dilakukan dengan tes kompetensi dasar (TKD), seperti halnya yang diberlakukan bagi semua CPNS," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Selasa (3/6).
Ditambahkannya, praja IPDN merupakan sebagian dari tiga persen anak muda yang menjadi CPNS. Mereka beruntung, karena setiap tahun ada sekitar tiga juta angkatan kerja, sementara hanya 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Karena itu, Azwar menekankan agar praja IPDN nantinya tidak hanya memikirkan diri sendiri.
BACA JUGA: Ini Pengalaman Peserta Ikut InaSEC 2014
“Setelah menjadi PNS, mereka harus ikut memikirkan jutaan pencari kerja lain yang tidak berhasil menjadi PNS. Apalagi birokrat ini sudah menghabiskan 50 persen lebih anggaran Negara,” tuturnya.
Diakui mantan Plt Gubernur Aceh ini, untuk mengubah mindset dan cultur set birokrasi bukan pekerjaan mudah. Pada umumnya, pegawai yang baru masuk ke dalam sistim birokrasi, akan terbawa oleh arus ke dalam sistim yang sudah terbentuk di lingkungan birokrasi. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Masih Ada 400 Kursi Kosong di UI
BACA JUGA: Status Siswa 6 SMK Terancam Tak Diakui
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahalnya Kuliah Kedokteran di Kampus Negeri
Redaktur : Tim Redaksi