Azwar Anas: Alternatif Solusi Pertama Seluruh Honorer Diangkat jadi ASN, Tetapi

jpnn.com - JAKARTA - Azwar Anas: Alternatif Solusi Pertama Seluruh Honorer Diangkat jadi ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

BACA JUGA: Jumlah Honorer pada Pendataan Non-ASN Membeludak menjadi 2,3 Jutaan, 543.320 Tenaga Bodong?

Azwar Anas menyebutkan tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer.

Azwar Anas menjelaskan, tiga alternatif solusi itu sudah dipetakan secara mendetail.

BACA JUGA: 26 Instansi Tidak Mendata Pegawai Non-ASN, Bagaimana Nasib Tenaga Honorernya?

“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” kata Menteri Azwar Anas dalam forum Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Dia menjelaskan, dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.

BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Heran Melihat Hasil Pendataan Non-ASN, Sudah Diuji Publik, kok

“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” beber Anas.

3 Alternatif Solusi Penyelesaian Honorer

"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," urai Azwar Anas.

Alternatif solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN.

Jika solusi ini yang dipakai, ada dua hal yang menjadi tantangan.

Tantantan pertama, mengangkat seluruh honorer menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.

Tantangan kedua, kata Azwar, tentu masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut.

"Ada yag sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tetapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat," ujarnya.

Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN atau honorer diberhentikan seluruhnya.

Namun, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.

"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," kata Azwar, dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB.

Alternatif solusi ketiga, tenaga non-ASN atau honorer diangkat sesuai dengan prioritas.

Dia mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.

"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," terang Azwar Anas.

Menteri Anas mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga honorer.

"Terima kasih karena hari ini kami banyak menerima masukan yang sangat strategis dan insight dari Bapak/Ibu Komisi II DPR."

"Kami juga mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi II agar bisa untuk mengerjakan tugas yang berat ini, terapi InsyaAllah kalau didukung bapak/ibu mudah-mudahan jadi ringan," kata Azwar Anas. (sam/jpnn)