jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir menyatakan, pihaknya merasa perlu memberi informasi langsung ke Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini yang dihadapi umat Islam. Karenanya, GNPF-MUI menemui Presiden Jokowi di Istana Negara saat Idulfitri, Minggu (25/6).
Bachtiar mengatakan, pada pertemuan itu GNPF-MUI menyampaikan fakta tentang diskriminasi muslim dan non-muslim ataupun kriminalisasi terhadap ulama. Namun, Bachtiar menangkap kesan bahwa Presiden Jokowi tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama ataupun perlakuan diskriminatif terhadap muslim.
BACA JUGA: GNPF Berkoordinasi dengan Habib Rizieq sebelum Bertemu Presiden Jokowi
"Itu nyatanya di perasaan presiden dan rezim," kata Bachtiar dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Menurut Bachtiar, rezim saat ini juga tidak merasa ada penyematan cap Islam dengan stigma intoleran, antikebinekaan dan anti-Pancasila. Padahal, hal itu sudah terjadi di masyarakat.
BACA JUGA: GNPF MUI Klarifikasi soal Pertemuan Dengan Jokowi
"Kami datang untuk menyampaikan faktanya memang ada (hal-hal tersebut). Secara garis besar itu kontennya. Alhamdulillah kami diterima," ucap Bachtiar.
Selain itu, kata Bachtiar menjelaskan, pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi juga dalam rangka silaturahmi. Menurutnya, dialog antara Jokowi dengan GNPF MUI merupakan kebutuhan kedua belah pihak.
BACA JUGA: Semoga Pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi Lanjut Rekonsiliasi Nasional
"Pak Presiden dalam suasana membuka hati, kami dalam kondisi ingin silaturahmi dengan siapa saja. Ini kebutuhan kedua belah pihak untuk dialog," ungkap Bachtiar.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GNPF MUI Diharapkan Tidak Mengubah Sikapnya Terhadap Pemerintah
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar