Badan Cyber Nasional harus Bebas dari CIA

Rabu, 26 Agustus 2015 – 16:04 WIB
Ilustrasi

jpnn.com - JAKARTA - Pakar keamanan Cyber Pratama Persadha mengatakan, sudah seharusnya pemerintah mengurangi bahkan sama sekali tak menggandeng asing dalam pembentukan Badan Cyber Nasional.

Menurut dia, dalam era serba digital ini peran dan wewenang BCN akan sangat besar sekaligus strategis. "Kita perlu apresiasi pemerintah yang menegaskan tidak ada keikutsertaan asing dalam pembentukan BCN,” kata mantan ketua IT Kepresidenan ini, Rabu (26/8).

BACA JUGA: Eks Sekjen Kementerian ESDM Ini Dituntut 9 Tahun Penjara

Seperti diketahui, telah muncuk kabar bahwa pemerintah menggandeng Central Intelligence Agency (CIA) dalam pembentukan BCN. Hal itu pun mengundang banyak kontroversi. 

Bahkan dari berita yang beredar pemerintah menggandeng CIA untuk mengawasi komunikasi masyarakat lewat big data. 

BACA JUGA: Jaminan Sosial Nasional di Indonesia Terbesar di Dunia

Namun rumor ini buru-buru ditepis oleh Menkopolhukam yang baru dilantik, Luhut Panjaitan. Menkominfo Rudiantara juga menguatkan argumen bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menggandeng pihak asing, terutama CIA.

Lebih lanjut Pratama menjelaskan bahwa peran BCN nantinya tidak hanya mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait keamanan cyber. Namun  lebih jauh, BCN  berperan sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah cyber.

BACA JUGA: Bumida Serahkan Uang Rp6,5 Miliar yang Dibawa Trigana Air ke PT Pos Indonesia

Menurutnya, dengan pemakai internet lebih dari 80 juta orang di Indonesia, maka harus diimbangi dengan adanya lembaga yang kuat dan bebas dari kepentingan asing. "Bayangkan bila nantinya BCN banyak mendapat intervensi asing, data dan informasi penting negara bisa mudah bocor,” paparnya.

Kemungkinan BCN baru terbentuk pada tahun 2016, terbilang terlambat bila dibanding negara tetangga seperti Singapura. Dengan situasi banyaknya kasus peretasan dan pembobolan perbankan misalnya, negara memang dituntut segera merealisasikan terbentuknya BCN.

“Kita dituntut segera merealisasikan pertahanan cyber yang kuat dan satu hal yang cukup penting adalah menggunakan sumber daya dalam negeri. Baik prasarana dan SDM-nya,” jelasnya.

Pratama melihat kerjasama e-Government dengan Singapura bisa menjadi pelajaran. Ditambahkan olehnya agar pembentukan BCN bisa seminimal mungkin melibatkan asing.

“Urusan teknologi sebenarnya anak bangsa sudah setara, bahkan bisa dibilang banyak yang lebih jago. Tinggal sekarang untuk mewujudkan BCN dan pertahanan cyber yang kuat pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memadai dan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” terang Pratama. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Sedang Bidik Tersangka Baru Kasus Korupsi UPS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler