jpnn.com, MATARAM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik punya tugas utama membantu kepala daerah dalam mengelola politik dalam negeri di daerahnya masing-masing.
Untuk tingkat pusat, pengelolaan politik dalam negeri menjadi tugas kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), di dalamnya ada Direktorat Politik Dalam Negeri.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Dana Bantuan ke Parpol Ditambah
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengingatkan jajaran Badan Kesbangpol di daerah agar model kerjanya tidak lagi seperti petugas pemadam kebakaran.
“Tapi sudah seberapa jauh dan kuat Badan Kesbangpol mengelola politik dalam negeri. Evaluasi kita, kerjanya masih model pemadam kebakaran. Ada konflik politik, semprooot. Bukan sekedar itu yang dikerjakan Badan Kesbangpol dari pusat dan daerah,” ujar Bahtiar saat berbicara di Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik, yang digelar di Mataram, NTB, Jumat (31/3).
BACA JUGA: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas sebagai Jalan Tengah
Acara yang digelar Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri ini dihadiri pimpinan Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah timur Indonesia, para bendahara parpol, dan sejumlah elemen masyarakat. Acara dibuka Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin.
Bahtiar mengatakan, jika Badan Kesbangpol hanya bekerja saat ada konflik, tujuan membangun sistem politik dalam negeri yang sehat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tidak akan pernah tercapai.
BACA JUGA: Dorong Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019
Menurut birokrat bergelar doktor ilmu pemerintahan itu, jajaran Badan Kesbangpol di daerah harus ikut membangun sistem politik yang sehat.
Caranya, terus mendorong agar parpol tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat.
“Tugas Badan Kesbangpol di daerah, terus memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan partai politik yang kuat dan sehat. Karena masyarakat selalu memberikan nilai tak baik pada parpol. Ini sesat. Badan Kesbangpol yang harus meluruskan. Kalau ada perilaku-perilaku aktor-aktor politik yang buruk, jangan lantas menyimpulkan partai politik merupakan sesuatu yang buruk,” ulasnya.
Bagaimana pun, lanjutnya, partai politik merupakan hulunya sebuah sistem politik di Negara yang menganut paham demokrasi.
Anggota DPR, DPRD, kepala daerah, presiden, merupakan output dari sebuah sistem politik dengan aktor utama partai politik.
Jika partai politik kuat dan sehat, lanjut Bahtiar, maka output yang dihasilkan juga akan kredibel. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo