BACA JUGA: Tiga Wartawan Polisikan Demonstran
Sedangkan pos kepala Satpol PP DKI diisi Effendi Anas (Efan) yang saat ini menjabat asisten Kesejahteraan Masyarakat DKI.’’Itu benar, HB mendapat tugas baru di anak perusahaan Ancol
BACA JUGA: Tikus Berkeliaran di Gedung Dewan
HB bersama Wishnu ditempatkan Pemprov DKI menjadi direktur di PT Pembangunan Jaya Ancol guna meningkatkan kinerja BUMD DKI itu,’’ ujar Sekdaprov DKI Muhayat.Sesuai dengan masa bakti, Effendi Anas yang juga pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara sudah masuk masa pensiun
BACA JUGA: Warga Tangerang Keluhkan Biaya SIM
Tidak hanya Harianto, penempatan mantan kepala dinas di jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diberikan pada Wishnu Subagio Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKIWishnu ditempatkan sebagai direktur Pengembangan PT PJAMenanggapi itu, Lulung Lunggana, wakil ketua DPRD DKI, mengatakan, dalam menempatkan pejabat di sebuah instansi sebaiknya Pemprov DKI mempertimbangkan efektivitas dan kinerja merekaSehingga apa yang ditargetkan dapat sesuai dengan rencanaFaktor lain yang harus dipertimbangkan, menurut Lulung, menyangkut usia dari pejabat yang akan dirotasi atau mendapat promosiMengingat usia mereka yang telah lanjut dan seharusnya posisi mereka ditempati oleh yang lebih muda’’Kalau masih dalam kondisi baik, misalnya kesehatan, pemikiran, fisik, energik, dan efektivitas dalam melaksanakan tugas berat itu, secara prinsip dewan mendukung,’’ ujar Lulung.
Sementara itu terkait, rekomendasi hasil investigasi yang akan dikeluarkan menyangkut kasus Koja, Lulung yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Koja, mengungkapkan untuk Harianto masih akan ada proses lebih lanjut yang akan diberikan pada gubernur.’’Rekomendasi akan kami serahkan langsung pada gubernur selaku pemberi instruksi dalam penertiban bangunan ilegal di sekitar makam Mbah Priok ,” ujar politisi PPP ini
Menanggapi rekomendasi hasil investigasi Palang Merah Indonesia (PMI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) dalam penyelidikan kerusuhan penertiban bangunan di sekitar Makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad, Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto telah mempelajarinya.
Rekomendasi-r ekomendasi yang diberikan kepada Pemprov DKI diterima sebagai masukan yang berharga untuk melangkah ke depan dalam setiap kegiatan penertiban umum (tibum)’’Mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali seperti insiden Koja ke depan,’’ ujar Foke panggilan akrab Fauzi Bowo.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari tiga lembaga itu, kata Foke, pihaknya meminta agar kepolisian (Polda Metro Jaya) dan jajarannya mengusut dan mengadakan penyidikan kepada orang per orang maupun pihak-pihak yang melakukan tindakan kriminal"’’Saya telah menginformasikan kepada Kapolda Metro Jaya pada Jumat, 14 Mei 2010, mengenai laporan hasil investigasi ketiga institusi tersebut,’’ ujar Foke(pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pajak Diskotik Dipastikan Naik
Redaktur : Tim Redaksi