jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri keterlibatan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus tersebut.
BACA JUGA: KPK Amankan Dokumen dan Barang Bukti Elektronik di Kantor Hukum Visi Law Office
"Terkait dengan hubungannya dengan Pak Mantan Menhub mungkin, ya, jadi sementara kami sedang menyelesaikan perkara yang sedang running. Tetapi memang, di samping keterangan-keterangan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan perkara yang sedang jalan sekarang, itu juga kami tetap mengembangkan," ujar Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/3).
Menurutnya, KPK masih mendalami siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk beberapa nama yang telah disebutkan sebelumnya.
BACA JUGA: Soal Kasus Hasto Kristiyanto, Pakar Nilai Langkah KPK Bermuatan Politis
"Tidak hanya itu, siapa yang terlibat dalam perkara ini juga akan kita dalami," tegasnya.
Adapun kasus ini awalnya dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. Dari OTT itu, KPK menetapkan sepuluh orang tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Tahun Anggaran 2021-2022. Adapun proyek tersebut yakni:
BACA JUGA: Pemprov Jateng Raih MCP Tertinggi dari KPK, Buktikan Komitmen Antikorupsi
1. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
2. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar, Sulawesi Selatan.
3. Empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat.
4. Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
Dari sepuluh orang, empat tersangka diduga sebagai pihak pemberi, yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Sementara enam tersangka lain yang diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Sebelumnya pada 22 Januari 2024, KPK mengumumkan dua orang tersangka baru. Dua tersangka itu yakni Yofi Okatrisza selaku ASN di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Medi Yanto Sipahutar. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Rasamala Aritonang terkait Kasus TPPU di Kasus Kementan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga